Plt Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyatakan, koalisi pendukung bakal capres Ganjar Pranowo hingga ini tak memiliki target waktu deklarasi cawapres pendamping Ganjar.

“Kita tidak ada target oh September harus (deklarasi),” kata Mardiono di kawasan Senayan, Rabu (23/8/2023).

Mardiono kenyebut bisa saja pekan depan pihaknya mendeklarasikan bakal pendamping Ganjar. “Mungkin juga Minggu depan, bisa jadi gitu ya,” kata Mardiono.

“Insha Allah nanti akan lebih cepat lagi gitu,” sambungnya. 

Apalagi, kata Mardiono, kini Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah mulai turun gunung atau terjun langsung mengkampanyekan Ganjar. Oleh sebab itu dia menyebut bisa saja deklarasi cawapres kian dekat.

“Kalau sudah Bu Megawati mulai turun ini mulai sinyal bahwa kita pasti akan tawadhu,” kata dia.

Sebelumnya, Mardino angkat bicara soal wacana duet Ganjar Pranowo dengan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Menurut Mardiono, belum ada pembicaraan di internal koalisi pendukung Ganjar terkait hal tersebut.

"Sampai sekarang belum ada pembicaraan (Ganjar-Anies)," kata Mardiono di kawasan Senayan, Rabu (23/8/2023).

Meski demikian, Mardiono menilai wacana-wacana apapun adalah hal yang sah dan wajar.

"Tapi wacana-wacana itu muncul dari pikiran-pikiran para tokoh, ya sah-sah saja, saat ini kan sedang berada dalam tahun politik," ujarnya.

Saat ini, Mardiono menegaskan PPP masih tetap konsisten mendorong Ketua Bappilu Sandiaga Uno untuk menjadi cawapres Ganjar. 

Sedangkan Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat, Kamhar Lakumani, menyatakan pihaknya mendorong agar deklarasi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan segera dilakukan. Menurutnya, waktu sudah sangat minim.

"Saat ini telah kurang dari 6 bulan menuju pilpres, ini waktu yang sudah sangat minim secara politik untuk mempersiapkan dan menjalankan kerja-kerja pemenangan. Memang terkait cawapres sepenuhnya diserahkan kepada Mas Anies. Namun kami perlu mengingatkan dalam hal waktu pelaksanaan deklarasi paket komplet," kata Kamhar, Rabu (23/8/2023).

Kamhar menilai tidak ada alasan lagi untuk Anies menunda deklarasi cawapres. Sebab, tak ada lagi yang ditunggu Anies lantaran ia sudah mengantongi satu nama calon pendampingnya.

"Saat ini kita telah melewati separuh jalan penandatangan deklarasi menuju pilpres, artinya sudah kelamaan. Lagipula tak ada argumentasi logis secara politik untuk menunda-nunda. Koalisi lain mungkin menunggu putusan MK terkait batas umur minimum cawapres, kita tidak demikian," politikus Partai Demokrat itu menegaskan.

Menurut Kamhar, deklarasi paket komplet mesti disegerakan mengingat pihaknya tidak memiliki kemewahan berupa dukungan elektabilitas tinggi atau didukung penguasa.

"Satu-satunya kemewahan yang masih dimiliki saat ini adalah waktu. Momentum itu diciptakan (by design), bukan terberi (given), deklarasi paket komplet bisa menjadi momentum politik yang baik bagi Koalisi Perubahan," kata Kamhar.

"Masih ada waktu yang tersedia untuk mengejar ketertinggalan dan membalik keadaan. Sekali lagi, ini mesti disegerakan, kalau terus menunda-nunda tanpa ada argumentasi politik yang logis dan meyakinkan, wajar jika kami bertanya, ada apa denganmu?" kata Kamhar.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) sebelumnya menyinggung rekan koalisinya Gerindra dengan Ketua Umunya Prabowo Subianto, yang sampai saat ini belum memutuskan calon presiden dan calon wakil presiden yang akan diusung di Pemilu 2024.

Diketahui, sudah 11 bulan koalisi berjalan tetapi belum ada hasil. Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid menduga ada variabel langit sehingga belum juga diambil keputusan.

"Variabel langit berarti. Kan namanya takdir, manusia itu tunggu takdirnya ini sudah 11 bulan. Berarti kan itu ada masalah dalam perut itu. Harus cari dokter yang bagus untuk bedah sesar," jelasnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7/2023).

Variabel langit itu salah satunya ada restu Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Karena restu itu belum keluar, sampai hari ini Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar belum mengambil keputusan.

"Kalau restu Pak Jokowi sebagai variabel langit ya bisa jadi, tapi bagi kami memang tidak mudah ya untuk memutuskan, ya banyak godaan kan, banyak pertimbangan juga, sama kita juga menimbang-nimbang juga, kita juga kan melakukan pertimbangan terhadap partai apapun juga," ujar Jazilul.

Sementara tidak ada variabel menunggu partai lain. Karena kehadiran partai-partai baru yang gabung dengan koalisi hanya menguatkan saja.

"Sebenarnya variabel partai yang mau bergabung ke KKIR itu hanya menguatkan saja, karena Gerindra dengan PKB kan sudah cukup," jelas Jazilul.

"Kalau ada yang gabung lagi mungkin menambah keyakinan untuk menang. Tetapi siapa itu? Semuanya mau terus, Golkar juga mau bergabung, PAN juga mau bergabung, PBB mau bergabung, mau semuanya. Tetapi kan, namanya mau sama tidak kan sama saja, cuma datang waktunya," tutup wakil ketua MPR RI ini.