PIKIRAN RAKYAT - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta Isnawa Adji membeberkan ada tiga opsi metode untuk menekan polusi udara di Jakarta.

Isnawa mengatakan ketiga opsi metode tersebut didapat dari hasil rapat gabungan yang telah dilakukan bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terkait cara meredam polusi udara di Ibu Kota.

Iswana mengatakan metode pertama adalah teknologi modifikasi cuaca (TMC) Konvensional TMC Konvensional. Menurutnya, metode ini bisa dilakukan tidak hanya untuk wilayah Jakarta, tapi wilayah lainnya, seperti Bekasi, Kepulauan Seribu, dan Tangerang jika memungkinkan.

Baca Juga: Modifikasi Cuaca untuk Kurangi Polusi Belum Bisa Diterapkan di Jakarta karena Tak Ada Awan

Kemudian metode kedua, yakni "dry ice" yang sebelumnya pernah dilakukan di Thailand. Namun metode ini jarang dilakukan.

Ketiga, yakni melakukan "spraying" (penyemprotan) seperti yang pernah diterapkan di Beijing. Metode ini dilakukan dengan pesawat kecil, drone atau dari atas gedung-gedung tinggi di Jakarta.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta, Asep Kuswanto mengatakan pengaplikasian teknik modifikasi cuaca (TMC) untuk mengurangi polusi udara ternyata sulit dilakukan di DKI Jakarta karena ketiadaan awan.

Dalam rapat koordinasi bersama kementerian pada Senin, 21 Agustus 2023 malam, dia melaporkan bahwa TMC tidak mungkin dilakukan saat ini karena awan yang minim. Hal itu terbukti saat TMC diterapkan pada 19 dan 20 Agustus 2023.

"Untuk bisa TMC harus ada awan, ternyata dari BMKG menginfokan tidak ada awannya, itu yang kemarin sempat diuji coba tanggal 19, 20, yang hujan malah di wilayah Bogor, tidak sampai Jakarta," kata Asep di ruang rapat Komisi D DPRD DKI Jakarta, Selasa, 22 Agustus 2023.

Menurut Asep, berdasarkan observasi BMKG, akibat ketiadaan awan, maka teknologi tersebut belum bisa diterapkan di Jakarta hingga 29 Agustus 2023.

Meski demikian, Pemprov DKI bersama BMKG dan BRIN menyiapkan alternatif lain modifikasi cuaca, salah satunya dengan memasang generator di beberapa gedung di Jakarta.

Sebelumnya, kualitas udara yang buruk di Jakarta membuat Presiden Jokowi membuat aturan baru mengenai jam kerja ASN di Ibu Kota. Hal tersebut diamini oleh Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi.

Baca Juga: Rocky Gerung Bantah Menghindar dari Sidang Perdana, Tukang Pos Kirim Surat Panggilan ke Rumah Kosong

Pemprov DKI Jakarta akan menerapkan sistem kerja hibrida dengan pembagian WFO dan WFH mulai September 2023. Pj. Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, sistem hibrida ini diterapkan atas arahan dari Presiden Jokowi.

"Ini sebentar lagi sedang dihitung berapa persentase setiap OPD (organisasi perangkat daerah). Mudah-mudahan September ini, saya bisa langsung jalan," kata Heru di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 14 Agustus 2023.

Meski begitu, Heru menjelaskan pegawai OPD yang bersentuhan dengan layanan masyarakat tetap harus bekerja di kantor. Sementara, OPD yang tidak berkaitan dengan pelayanan, seperti bagian perencanaan dan lainnya dapat bekeja dari rumah atau WFH.

Heru menegaskan sistem kerja hibrida ini akan wajib diterapkan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Di Pemda sifatnya wajib," katanya, dikutip pikiran-rakyat.com dari Antara.***