KBRN, Jakarta: Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mendorong pemenuhan perumahan hijau atau ramah lingkungan. Hal ini bertujuan mengurani emisi karbon yang mengacam kehidupan manusia. 

"Kami mengajak seluruh pemangku kepentingan baik dari sektor pemerintah maupun swasta meningkatkan kerja sama. Mewujudkan pembiayaan perumahan hijau di Indonesia guna mengakselerasi transisi energi yang adil dan terjangkau," kata Dirjen  Pembiayaan Infrastruktur PUPR Herry Trisaputra Zuna.

Herry menyampaikan hal ini Hal dalam acara Side Event ASEAN Chairmanship. Seminar on Energy Efficient Mortgage Development Throughout ASEAN Countries, Rabu (23/8/2023), di Jakarta.

Sementara itu, Herry mengungkapkan, data dari organisasi masyarakat sipil Climate Transparency (transparansi iklim) pada tahun 2021. Bangunan gedung di Indonesia mengeluarkan emisi karbon sebesar 4,6 persen emisi langsung dan emisi tidak langsung 24,5 persen.

Dijelaskan, emisi langsung seperti pembakaran untuk penghangat, memasak, dan lain-lain). Sedangkan, emisi tidak langsung seperti jaringan listrik untuk peralatan rumah tangga.

Untuk itu, lanjutnya, diperlukan langkah strategis untuk efisiensi pemanfaatan energi. khususnya pada bangunan perumahan melalui implementasi konsep Bangunan Gedung Hijau.

"Kementerian PUPR telah menggagas Indonesia Green Affordable Housing Program (IGAHP) sebagai langkah transisi ke perumahan hijau. Dengan menyediakan rumah terjangkau baik melalui pembangunan rumah baru maupun renovasi rumah dengan menerapkan prinsip Bangunan Gedung Hijau," ujarnya.

Diuraikan, IGAHP mencakup adaptasi, mitigasi, sertifikasi, serta pembiayaan perumahan hijau. Hal itu memungkinkan Indonesia mencapai target emisi nol karbon untuk sektor perumahan pada tahun 2050. 

Ditambahkan, Kementerian PUPR telah membangun 6,8 juta rumah dari tahun 2015 hingga 2021. Kemudian, sebanyak 1,1 juta rumah sepanjang tahun 2022 melalui Program Satu Juta Rumah.

Terlepas dari pencapaian penyediaan perumahan tersebut, masih terdapat backlog  (belum terlayani) kepemilikan rumah sebesar 12,7 juta. Lalu, rumah tidak layak huni sebanyak 23,7 juta.

"Juga perlu diintegrasikan dengan implementasi desain Bangunan Gedung Hijau. Terutama yang tahan iklim," ujarnya.