Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menerima penghargaan sebagai Juara Kedua Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin RI) atas optimalisasi program P3DN.

Surabaya sebagai kota terbesar kedua se-Indonesia yang telah melaksanakan program P3DN, tetap berkomitmen membelanjakan triliunan APBD untuk produk lokal dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Bahkan, belanja APBD Kota Surabaya untuk sektor usaha mikro dan kecil (UMK) dan produk dalam negeri (PDN) tercatat sebagai yang terbesar se-Indonesia dibandingkan semua kota di Indonesia.

Capaian P3DN Pemkot Surabaya tahun anggaran 2022 tembus di angka Rp3,8 triliun. Bahkan, pada tahun 2023, pemkot mengalokasikan anggaran APBD senilai Rp3 triliun pada sektor UMKM.

“Pemkot Surabaya fokus mengalokasikan belanja APBD untuk produk dalam negeri (PDN) dan UMKM. Bahkan, sesuai dengan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), belanja produk lokal dan UMKM dari APBD Surabaya termasuk tertinggi di Indonesia,” kata Eri Cahyadi Wali Kota Surabaya, Jumat (17/3/2023).

Eri mengaku optimalisasi belanja untuk UMKM dan PDN ini sesuai arahan Joko Widodo Presiden RI, APBD harus didedikasikan untuk rakyat, serta untuk menstimulan ekonomi rakyat.

“Karena ini semua kan uang dari rakyat. Maka Pemkot Surabaya akan terus mengoptimalkan belanja untuk UMKM dan produk dalam negeri. Ini soal keberpihakan ke ekonomi rakyat. APBD jangan lagi hanya dinikmati pabrikan-pabrikan besar,” ungkapnya.

Sejumlah inovasi Pemkot Surabaya dalam mendorong pelibatan UMKM, serta meningkatkan produk dalam negeri, diantaranya adalah produksi paving yang melibatkan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Harapannya, dengan dukungan APBD untuk produksi dalam negeri dan UMKM semakin memperkuat ekonomi masyarakat Kota Surabaya.

“Yang kemudian dibeli Pemkot Surabaya melalui APBD untuk pembangunan di kampung-kampung. Demikian pula seragam gratis untuk belajar, diproduksi oleh penjahit di kampung-kampung yang kemudian dibeli pemkot dan masih banyak lagi,” jelasnya.

Selain itu, melalui instrumen belanja APBD, pemberdayaan UMKM juga dilakukan melalui program Rumah Padat Karya yang tersebar di berbagai kelurahan di Surabaya. Aset-aset Pemkot Surabaya yang menganggur disulap menjadi “Rumah Padat Karya untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

“Ada untuk kafe, barbershop, laundry, cuci motor, produksi kue, destinasi wisata, lahan pertanian-perikanan, dan sebagainya. Program ini telah menyerap ribuan warga MBR,” ujarnya.

Oleh sebab itu, Eri memastikan APBD Surabaya didedikasikan untuk produk dalam negeri.

“Pokoknya kita pilih produk dengan komponen dalam negeri yang besar. Jangan sampai APBD justru untuk beli barang impor, kecuali memang yang belum bisa produksi di dalam negeri. Kalau ada kepala dinas yang masih suka beli produk impor, padahal ada produksi dalam negerinya, akan langsung saya copot,” pungkasnya.(lta/abd/ipg)