Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi emisi karbon yang menyebabkan makin buruknya kualitas udara di ibu kota DKI Jakarta dan sekitarnya.

Adapun salah satu sumber utama pemicu polusi udara di DKI Jakarta yaitu bahan bakar kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pemerintah kini mengimbau Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menerapkan sistem kerja hybrid hingga mendorong masyarakat untuk menggunakan kendaraan listrik.

Deputi Koordinator Bidang Transportasi dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Rachmat Kaimuddin menuturkan, pemerintah mendorong masyarakat untuk sebagian bisa bekerja dari rumah atau Work from Home (WFH) dengan perbandingan 50:50, yakni setengah pekerja dari perusahaan bekerja dari kantor alias Work from Office (WFO) dan setengahnya lagi bekerja dari rumah.

-

-

"Caranya, encourage people nggak harus bergerak jauh, jadi ada aktivitas ekonomi tapi nggak jauh. Misal Pemda DKI sudah menerapkan WFH 50:50. Ini berbeda dengan Covid-19 ada kesamaan dan perbedaan kita sudah tahu cara bekerja hybrid tanpa harus ke kantor," ungkap Rachmat kepada CNBC Indonesia dalam program Energy Corner, Selasa (22/8/2023).

Rachmat mengatakan bahwa berdasarkan studi yang dilakukan oleh Vital Statistic DKI Jakarta, polusi udara di Jakarta hampir 70% berasal dari sektor transportasi.

"Dari Vital Statistic Jakarta ini, dari 5 polutan ada SO2, ada NOX, CO, PM 10, dan PM 2,5. Ini partikel yang paling berbahaya PM 2,5 karena sangat kecil dan bisa masuk paru-paru. Yang paling besar itu 4 dari 5 polutan yang ada di studi ini itu keluar dari sektor transportasi terbesar yang PM 2,5, 67%," jelasnya.

Selain itu, Rachmat juga mendorong masyarakat yang memang harus bekerja ke kantor agar bisa menggunakan transportasi umum.

"Sambil jalan, misal kita dorong lagi public transportation menambah layanan dan sebagainya. Jadi we just have to do everything, ini kompleks, saling berkaitan. Bagimana kita menurunkan pembakaran dan mengurangi debu dan pemerintah akan kerja keras dan butuh kerja sama masyarakat," ucapnya.

Adapun, Rachmat juga mendorong percepatan penggunaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV) yang mana kendaraan tersebut tidak menyumbang emisi karbon sama sekali.

"Bisa nggak kita shift ke kendaraan publik atau misal mereka harus bergerak, apakah bisa pakai EV, apakah dia bisa pakai BBM lebih tinggi kualitas, apakah cara berkendara lebih baik sehingga penggunaan BBM lebih sedikit," terangnya.

Dengan begitu, dia mendorong agar masyarakat bisa bekerja sama untuk tidak menambah sumbangan emisi karbon yang membuat Jakarta beserta daerah sekitarnya terkepung oleh polusi udara.

"Kalau kita bisa melakukan itu tentunya kita bisa mengurangi penduduk yang terpapar polusi kita melindungi dari udara. Kalau Covid orang ke orang, kalau polusi orang ke udara," tandasnya.

[-]

-

Waspada! Polusi Jakarta Masih Parah, Ini Bukti Terbarunya
(wia)