Surabaya (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus menyusun langkah untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru).

Untuk itu, guna mengantisipasi lonjakan kasus Covid-19 jelang Nataru mendatang, Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) tingkat Provinsi bersama Forkopimda dan bupati/walikota se-Jatim di Convention Hall Grand City Surabaya, Senin (15/11/2021) malam.

Tampak hadir di mimbar para pimpinan adalah Gubernur Jatim, Kapolda Jatim, Pangdam V/Brawijaya, Kajati Jatim, Ketua Tim Pakar sekaligus Juru Bicara Satgas Nasional Prof Wiku dan Plh Sekdaprov Jatim. Juga dihadiri para bupati/walikota beserta Kapolres dan Dandim serta Kajari se-Jatim.

Meski kasus Covid-19 saat ini melandai dan terus menurun, Gubernur perempuan pertama di Jatim ini terus mengingatkan masyarakat agar tetap disiplin menjalankan  prokes. Masyarakat diminta untuk tidak lengah, karena saat ini masih dalam pandemi Covid-19. Pemerintah Daerah bersama Forkopimda pun diminta untuk melakukan upaya akseleratif vaksinasi.

“Bisa dengan pendekatan kultural serta kearifan lokal lainnya. Saya rasa seluruh kepala daerah di tingkat kabupaten/kota pasti paham dan memiliki caranya tersendiri dalam melakukan upaya akseleratif yang inovatif tersebut,” kata Gubernur Khofifah dalam Rakor.

Di hadapan para undangan yang hadir, Gubernur Khofifah mewaspadai para Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang akan masuk ke Jatim melalui pintu-pintu non penerbangan internasional. Seperti disinyalir di Malaysia dan Singapura telah ditemukan varian baru Covid-19 yakni AY.4.2 yang sudah terdeteksi di sana.

Untuk itu, Gubernur Khofifah meminta kepada Kapolda dan Pangdam membantu koordinasi dengan Pemda tempat transito  perihal wilayah perlintasan antarprovinsi. Kedatangan para PMI disinyalir dapat melalui pelayaran dilanjutkan penerbangan domestik, terlebih ketika penerbangan internasional melalui Bandara Internasional Juanda masih ditutup.

Selain bentuk kewaspadaan di area pintu masuk, Khofifah juga menyatakan bahwa kabupaten/kota harus segera menyiapkan operasi yustisi secara random utamanya sebagai kesiapsiagaan menjelang Nataru. “Kondisi antisipatif ini menjadi format untuk bersiap mengantisipasi Natal dan Tahun baru,” ungkapnya.

Ia mengatakan, meski gelombang kepulangan PMI yang masif ini belum terjadi, tindakan preventif dan pengawasan sudah harus digencarkan. Terutama dari jalur Malaysia ke Indonesia yang bisa melalui banyak pintu.

“Koordinasi dengan kabupaten/kota yang menjadi perlintasan harus kita koordinasikan bersama dan komunikasikan. Sangat mungkin mereka masuk melalui kapal dan lanjut dengan domestic flight, dan sebagainya,” imbau mantan Mensos RI itu.

Khofifah pun turut mengajak kabupaten/kota yang ada di Jatim untuk menjaga dan meningkatkan vaksinasi, serta secara akseleratif menggenjot vaksinasi untuk lansia.

“Harus ada akselerasi, perlu ada percepatan yang didorong. Baik itu vaksinatornya ditambah, tenaga adminnya, layanannya ditingkatkan, kita harus bersinergi bersama untuk mengatasi semua kendala,” katanya.

Di kesempatan ini, Khofifah juga menyampaikan kabar-kabar baik seputar update Covid-19 di Jatim. Diantaranya, perekonomian Jatim yang tumbuh quartal to quartal sebesar 2,26 persen berdasarkan data BPS per 5 November 2021. Pertumbuhan q to q sebesar 2,26 persen ini berada di atas rata- rata nasional yaitu 1,55 persen.

Tak hanya itu, data dari BPS juga menunjukkan bahwa pengangguran di Jatim juga mengalami penurunan sebanyak  0,1 persen dimana penurunan terbesar di sektor pertanian, perkebunan dan perikanan yaitu sebesar 1,33 persen.

“Apa yang kita khawatirkan adalah ekonomi terkontraksi. Alhamdulillah, berkat sinergi berbagai pihak, ekonomi di Provinsi Jawa Timur tetap tumbuh positif sebesar 2,26 persen, sementara nasional 1,55 persen. Bahkan, tingkat pengangguran di Jatim mengalami penurunan 0,1 persen,” ujarnya.

Khofifah berharap, rakor kali ini dapat menyamakan gerak seluruh elemen strategis di Jawa Timur agar dapat mengambil langkah antisipasi khususnya dalam menghadapi Nataru, sehingga tidak terjadi hal yang tidak diinginkan.

“Nataru harus diantisipasi, maka perlindungan dan keselamatan masyarakat harus dimaksimalkan. Semua Pemda dan jajarannya telah bekerja keras dalam memulihkan berbagai sektor di Jatim. Dengan ini semua ikhtiar yang kita lakukan Insya Allah komprehensif,” jelasnya.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Khofifah mengimbau kepada Pemda/Pemkot untuk mengantisipasi bersama titik-titik wisata yang berpotensi banjir pengunjung di masa liburan Nataru.

“Ada liburan Nataru yang harus diantisipasi bersama, titik-titik wisata, seperti di Batu, Banyuwangi, dan titik lainnya seperti Lamongan mohon semua mengantisipasi dari berbagai lini,” tegas Khofifah.

Kapolda Jatim, Irjen Pol Nico Afinta mengungkap pentingnya pelaksanaan operasi yustisi di titik-titik perbatasan. Mengingat di Nataru sebelumnya mobilitas masyarakat cukup meningkat di akhir tahun.

“Bisa juga dengan disiasati pelaksanaan operasi secara random di titik-titik tertentu,” katanya

Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Suharyanto menyampaikan, bahwa capaian positif serta pujian dari berbagai pihak tidak boleh membuat Jatim berpuas diri. Karena masih ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Misalnya pada vaksinasi lansia.

“Kita tidak boleh puas, kita harus menyelesaikan yang belum bagus. Utamanya vaksinasi lansia yang juga menjadi indikator dari penentuan level PPKM,” paparnya.

Secara khusus, Suharyanto mengajak seluruh Pemerintah dan Forkopimda kabupaten/kota untuk fokus pada pemenuhan target vaksinasi lansia.

Dirinya memaparkan 21 kabupaten/kota menjadi penopang didapatnya Level PPKM Jatim menjadi Level 2 karena capaian vaksinasi lansia yang melebihi target. Sedangkan, 17 kabupaten sisanya dirasa Suharyanto masih perlu mengejar target.

“17 Kabupaten itu capaian vaksinasinya masih dibawah 40 persen. Kita sekarang fokus suplai vaksin kepada daerah-daerah yang memang kurang untuk capaiannya,” jelasnya

Sehingga, menurut Suharyanto, strategi yang paling tepat adalah bersinergi dengan seluruh pihak yang ada, baik dari Pemerintah, TNI, Polri, Nakes, Masyarakat.

“Intinya sinergi atau kerjasama berbagai pihak ini sangat penting,” tukasnya.

Suharyanto kemudian juga memaparkan bahwa strategi kreatif dan inovatif dalam upaya meningkatkan capaian vaksinasi dirasa sangat perlu.

“Karena sudah banyak contohnya. Misalnya di Malang yang memberikan sembako usai vaksin. Di Situbondo ada reward dan punishment bagi kepala desa yang capaian vaksin rendah, serta operasi PPKM gabungan seperti yang dilakukan Kota Surabaya. Vaksinasi door to door juga sangat memberikan dampak bagus,” jelasnya.

Relokasi stok vaksin juga sangat berpengaruh dalam strategi percepatan vaksinasi. Suharyanto kemudian mengatakan kepada tiap-tiap daerah jika ada stok vaksin yang tidak diminati untuk segera melapor.

“Agar kita bisa lakukan relokasi vaksin. Bisa diserahkan ke Kodam atau bertukar dengan daerah yang lainnya,” paparnya.

Koordinator Tim Pakar dan Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Prof Wiku Adisasmito menyampaikan secara prinsip menangani penyakit ini adalah semakin cepat belajar dan menangani maka semakin cepat kita bisa merespon.

“Tidak perlu menunjukkan kehebatan. Tapi bagaimana kita bisa merespon cepat dan menangani dengan tepat,” tuturnya.

Wiku menegaskan, pembatasan mobilitas menjadi kunci utama menekan laju penyebaram Covid 19. Hal ini juga berpengaruh, utamanya implementasi kebijakan dari pemerintah terhadap kedatangan asing dan domestik. Serta pelaksanaan PPKM Mikro yang bisa mempersempit ruang gerak virus sulit bergerak, sehingga prokes berjalan lancar.

“Jangan hanya percaya vaksin, tapi prokes dan pengendalian wilayah melalui satgas terkait serta kebijakan juga harus dilaksanakan dengan baik. Ini memang sulit, utamanya dalam keaadan kejenuhan masyarakat meningkat,” paparnya

Saat ini mekanisme perubahan kebijakan dilakukan secara dinamis sesuai dengan keadaan di lapangan. Kelonggaran-kelonggaran yang dilakukan tentunya untuk meningkatkan kegiatan serta aktifitas ekonomi. “Tapi syaratnya tidak boleh ada peningkatan kasus,” pesannya.

Saat ini, Wiku menyampaikan bahwa banyak daerah utamanya posko di masing-masing kelurahan selama 7 hari terakhir tidak melakukan pelaporan kinerja.

“Interoperabilitas ini sangat diperlukan. Ini masih dalam kondisi kasus terkendali, kalau pas terjadi di Juli-Agustus lalu, akan kewalahan pemerintah,” tukasnya.

Tercatat dalam data Satgas Covid-19, Lumajang menjadi wilayah yang melakukan pelaporan kegiatan posko desa tertinggi yakni 98,9 persen. Diikuti Tuban 96,1 persen, Kota Surabaya 91,8 persen dan Kabupaten Madiun 90,2 persen. Kelimanya menjadi daerah yang unggul dalam pelaporan kinerja di 7 hari terakhir.

Sedangkan untuk pelaporan tingkat kepatuhan prokes, Kota Mojokerto menjadi wilayah yang unggul dalam pelaporan kepatuhan prokes dengan persentase 100 persen cakupan. Sedangkan, Kota Kediri menjadi wilayah terendah dalam pelaporan kepatuhan prokes. (tok/*)