Politisi PDIP Budiman Sudjatmiko belakangan menjadi sorotan usai menunjukkan dukungannya kepada calon presiden (capres) Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Hal ini turut mendapat komentar dari Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan.

Seperti diketahui, Budiman Sudjatmiko merupakan aktivis Reformasi pada tahun 1998. Namanya cukup diperhitungkan dalam sejarah bangsa Indonesia terkait aksinya di masa lalu.

Baca Juga: Hasto Sebut Aksi Deklarasi Prabowo-Budiman di Semarang Bukti Kubu Prabowo Tak Percaya Diri

Namun, menurut Sutrisno, sosok Budiman tidak dianggap di internal PDIP. Ia menilai, sebagai partai demokrasi, partai berlogo banteng itu semakin eksklusif karena distorsi pemahaman elite partai.

"Para pengurus seakan menjadi pemilik partai, sementara anggota tidak diberi hak apa pun. Sehingga tokoh sekelas Budiman saja tidak dianggap hanya karena Budiman bukan pengurus partai atau Anggota DPR. Sementara Adian [Napitupulu], meski bukan pengurusan partai, namun karena masih Anggota DPR, dan berhasil menempatkan ratusan koleganya sebagai komisaris BUMN, masih tetap mendapat panggung," kata Sutrisno, dalam keterangan tertulisanya, dikutip Senin (21/8/2023).

Sutrisno pun menyoroti manuver Budiman Sudjatmiko yang belakangan merapat ke kubu Partai Gerindra yang dipimpin oleh Prabowo Subianto. Padahal, Prabowo sendiri dikenal sebagai salah satu tokoh yang dekat dengan Orde Baru, rezim yang dilawan oleh Budiman di masa lalu.

"Manuver politik budiman mencapai puncak dengan deklarasi relawan Prabowo Budiman (Prabu) di Semarang, Jumat (18/8/2023). Budiman sengaja memilih momentum pasca HUT RI, dan memilih kota yang merupakan kandang banteng. Budiman berani melakukan manuver politik sejauh itu pasti karena mendapat dukungan atau setidaknya restu dari Jokowi. Sehingga PDIP pasti akan hati-hati dalam memberi sanksi kepada Budiman yang sudah ditawari opsi mundur atau dipecat dari PDIP," jelas Sutrisno.

Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari kinerja Budiman di PDIP. Ia menyebut, Budiman pernah diberi kesempatan memimpin organisasi sayap PDIP, yakni Repdem. Namun tidak ada prestasi yang menonjol.

"Tidak ada jejaring Budiman yang solid di PDIP, sehingga aksi yang paling mungkin adalah melakukan manuver politik keluar. Budiman beraksi on men show sehingga tidak memiliki pengikut, dan tidak memiliki barganing position di PDIP. Maka aksi merapat ke Prabowo sebagai pilihan frustrasi," ungkapnya.

Baca Juga: Kornas Sorot Nama Perwira Tinggi TNI dan Polri Aktif Jadi Penjabat Kepala Daerah, Tegas Minta Jokowi Lakukan Ini

Sutrisno melanjutkan, meski diberi opsi mundur atau dipecat oleh PDIP, Budiman pasti akan memilih opsi dipecat. Pilihan tersebut, kata dia, akan dijadikan Budiman sebagai amunisi untuk terus bermanuver.

"Sehingga meski PDIP merasa tidak rugi, namun Budiman akan untung jika hari ini dipecat oleh PDIP. Budiman pasti telah melakukan kalkulasi politik sebelum memilih manuver politiknya jelang Pemilu 2024. Sanksi yang diberikan oleh PDIP kepada Budiman akan menentukan arah barganing politik ke dalam atau keluar PDIP. Sanksi PDIP terhadap Budiman akan menentukan sebesar apa Budiman kemarin, kini, dan esok," tutup Sutrisno.

Baca Juga: Viral Pesan Berantai Kasus Begal di Taman Pancing Denpasar, Polisi: Hoaks!

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.