JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PDI Perjuangan bakal bertindak tegas terhadap kadernya, Budiman Sudjatmiko yang membelot dari keputusan partai. Mantan pentolan Partai Rakyat Demokratik (PRD) itu bahkan berpeluang dikeluarkan dari partai berlambang banteng.

Seperti diketahui, meski PDIP sudah deklarasi mengusung Ganjar Pranowo, Budiman sebagai kader justru secara terbuka menyatakan dukungannya pada rival, Prabowo Subianto. Pada Juli lalu, dukungan dia sampaikan dengan mengunjungi kediaman Prabowo di Kertanegara, Jakarta Selatan.

Sempat mendapat teguran, Budiman teguh dengan sikapnya. Terbaru, dia melakukan deklarasi relawan Prabu (Prabowo-Budiman) di Semarang, Jawa Tengah tengah pekan lalu. Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya akan memberikan sanksi disiplin tegas pada Budiman.

Soal bentuknya, Hasto menyebut Ketua DPP Bidang Kehormatan PDIP Komarudin Watubun yang akan menyampaikan hal tersebut. Keputusan dijadwalkan pada hari ini (21/8). “Yang jelas partai tidak mentolerir terhadap tindakan indisipliner setiap kader partai,” ujarnya di sela-sela Rapat Kerja Daerah (Rakerda) III DPD PDIP Kalimantan Timur di Balikpapan kemarin.

Dia memastikan, Budiman akan keluar dari PDIP. Hanya saja, mekanisme yang dijalani belum pasti. “Opsinya mengundurkan diri atau menerima sanksi pemecatan,” kata Hasto.

Lebih lanjut lagi, Hasto juga menyindir sikap lawan politiknya yang dinilai tidak etis dengan melakukan pembajakan. Tindakan yang dia klaim tidak pernah dilakukan PDIP.

Bagi Hasto sendiri, kasus itu memperlihatkan kubu Prabowo Subianto tidak percaya diri untuk mengarungi kontestasi Pilpres melawan PDIP. Padahal, sebelumnya telah berupaya mengeroyok Ganjar Pranowo melalui koalisi besar.

Tindakan Gerindra, kata Hasto, merupakan praktik politic devide et impera atau politik pecah belah/adu domba. “Dengan melakukan politik devide et impera itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana,” tuturnya.

Hasto juga memberi catatan soal lokasi deklarasi dukungan yang dilakukan relawan Prabu di Jawa Tengah. Dia menegaskan, tindakan itu justru akan membuat semangat kader Banteng semakin bergelora.

Kejadian serupa pernah terjadi ketika Pemilu 2019 lalu. Kala itu, kubu Prabowo membangun posko di wilayah Solo, yang merupakan tempat asal Jokowi saat itu menjadi lawannya. Hasilnya, kubu Prabowo justru harus melenggang dengan kekalahan telak di Jateng. “Apa yang terjadi itu justru malah membangunkan spirit seluruh kader-kader PDI Perjuangan,” kata politisi jebolan UGM itu.

Sementara itu, Budiman mengaku siap menerima konsekuensi atas pilihan politiknya. Meski demikian, dia berharap tidak sampai pada sanksi pemecatan, mengingat PDIP sudah dia sukai sejak kecil.

Dia menuturkan, pilihannya mendukung Prabowo didasarkan pertimbangan rasional. Aktivis PRD itu menyebut, ada kebutuhan bagi Indonesia untuk memastikan kelanjutan agenda yang digagas Presiden Jokowi. Sehingga diperlukan kepemimpinan strategic. “Saya menemukan itu pada pak prabowo,” jelasnya.

Sementara itu, Partai Gerindra menegaskan, kesiapannya untuk menampung karir politik Budiman jika keluar dari PDIP. Hal itu ditegaskan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani. “Gerindra partai terbuka, bisa menerima siapa pun,” kata Muzani.

Untuk menjadi kader Gerindra, lanjut dia, tidak ada syarat khusus. Yang terpenting, yang bersangkutan siap menerima seluruh yang sudah kita putuskan partai, baik anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART), calon presiden, hingga manifesto perjuangan partai.

Di mata Muzani, Budiman merupakan sosok aktivis yang inspiratif karena punya kemampuan intelektual dan integritas yang tinggi. “Orang yang pernah jadi simbol perlawanan di zaman orde baru, sosok anak muda aktivis yang punya kemampuan,” jelasnya.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Habiburokhman mengaku tak mau ikut campur soal kabar pemecatan Budiman. Menurut dia, pihaknya tak bisa cawe-cawe soal urusan internal partai lain. “Hal tersebut mutlak urusan internal mereka yang harus kita hormati bersama. Tidak elok kalau kami cawe-cawe urusan partai orang,” kata Habib, Minggu (20/8).

Sementara itu, Habib mengaku tak mau berspekulasi soal peluang Budiman bakal bergabung dengan partainya ke depan. Dia tak mengetahui apakah sudah ada komunikasi antara Budiman dan Gerindra soal itu.

Namun, Habib menegaskan bahwa Budiman harus terlebih dahulu resmi keluar dari partai jika hendak bergabung dengan Gerindra. “Saya tidak mau berasumsi yang jelas kalau mengacu pada undang-undang partai politik, seseorang tidak boleh ada di dua partai,” ucap dia. (far/jpg)