Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap membenarkan informasi tersebut. Ia menyatakan bersikap kooperatif dan mendukung proses penegakan hukum di Indonesia yang dilakukan lembaga antirasuah.

"Kami kedatangan tim KPK, khususnya pada direktorat yang menangani urusan pekerja migran yang dulu disebut dengan Direktorat PTKLN," ucap Chairul dikutip dari Antara.

Ia mengatakan belum mengetahui detail apa saja terkait kedatangan tim KPK tersebut.

"Saat keterangan ini disampaikan, teman-teman dari KPK sudah meninggalkan Kemnaker. Kami belum mengetahui secara detail, namun saya dengar itu terkait dengan kegiatan beberapa tahun lalu," tuturnya.

Chairul pun kembali menekankan bahwa pihaknya akan selalu kooperatif dengan proses penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Pada prinsipnya kami siap mendukung dan terbuka memberikan informasi terkait persoalan ini apabila sudah utuh informasinya. Tentu, kami juga menghargai dan mengikuti prosedur sesuai ketentuan yang berlaku," terang dia.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, penggeledahan di kantor Kemnaker diduga terkait pengadaan sistem proteksi bagi Tenaga Kerja Indonesia (TKI).

Hingga berita ini ditayangkan, Tirto telah menghubungi Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri, namun belum mendapat jawaban.