Jakarta, CNBC Indonesia - Proyek Food Estate yang digarap pemerintah tengah menjadi sorotan. Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto menyebut proyek Food Estate sebagai kejahatan lingkungan.

Pernyataan itu disampaikan Hasto sekaligus merespons soal dugaan aliran dana hasil kejahatan lingkungan ke partai politik. Dia meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelusuri kasus tersebut itu.

"Jadi kami dorong PPATK untuk sampaikan, apalagi ini terkait dengan lingkungan. Bu Mega sangat menaruh perhatian," kata dia.

-

-

Pernyataan Hasto langsung dibalas Menteri Pertahanan sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. Prabowo membalas pernyataan Hasto dengan kata-kata singkat.

"Oh yang benar?" ungkap Prabowo singkat saat ditemui usai acara di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Selasa lalu (15/8/2023).

Prabowo pun tidak mau berkomentar banyak soal pernyataan Hasto yang mengkritik proyek Food Estate. Bahkan saat ditemui hari ini di Gedung MPR/DPR, Jakarta, Prabowo hanya senyum.

Bukan hanya Prabowo, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) menanggapi santai ucapan Hasto. Menurut SYL proyek Food Estate yang dijalankan pemerintah sudah ada regulasinya, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.

"Food Estate yang mana dulu? kalau di kita aman (dan) jalan baik sesuai dengan aturan," tegas SYL saat ditemui di Gedung Ditjen Pajak, Jakarta, Rabu (16/8/2023).

Foto: Lahan program pengembangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). (Dokumentasi Kementerian PUPR)
Lahan program pengembangan food estate di Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng). (Dokumentasi Kementerian PUPR)

SYL menambahkan proyek Food Estate tetap akan dilanjutkan pada tahun depan. Bahkan Presiden Jokowi sudah menganggarkan Rp 108,8 triliun di 2024 untuk ketahanan pangan, salah satunya disuntik untuk proyek Food Estate.

"Kita normal seperti yang ada, tahun lalu juga seperti itu," imbuhnya.

SYL juga mengklaim proyek Food Estate mampu membantu meningkatkan produksi pangan misalnya padi. Misalnya untuk produksi padi sebanyak 31,5 juta ton.

"Kita punya produksi 31,5 juta ton, lu jangan ngomong aja lu yang dimakan 30 juta lebih, kita masih overstock 1,5 juta ton. Tapi karena ada EL Nino kita tidak boleh over confident, kita jalan aja dengan anggaran yang ada kita dorong dengan membiasakan petani menggunakan modal yang disiapkan pemerintah melalui KUR," jelas SYL.

Terakhir, Presiden Joko Widodo angkat suara mengenai kritikan Hasto. Menurut Jokowi proyek ini penting untuk mengantisipasi krisis pangan.

"Jadi kita itu membangun food estate/lumbung pangan itu dalam rangka mengantisipasi krisis pangan," kata Jokowi Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Menurut Jokowi saat ini hampir seluruh negara saat ini tengah menghadapi krisis pangan. Seperti negara yang mengonsumsi gandum saat ini juga tengah menjadi masalah.

"Problem harga juga naik drastis (gandum)," imbuhnya.

Begitu juga dengan negara yang mengkonsumsi beras tengah dihadapi masalah harga jual yang naik. Sehingga pemerintah melakukan langkah antisipasi dengan pembangunan lumbung pangan.

"Setelah India setop gak ekspor lagi, semua yang makan beras, semua sekarang ini sudah masalah, harga naik," tegas Jokowi.

Selain itu menurut Eks Gubernur DKI Jakarta ini juga bangun lumbung pangan tidak mudah. Dimana banyak percobaan penanaman tanaman pangan yang gagal sehingga harus dilakukan beberapa kali. Ia mencontohkan seperti yang terjadi di lumbung pangan di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara dan di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, lalu Gunung Mas, Kalimantan Tengah.

"Tanaman pertama biasanya gagal, nanam kedua masih paling berhasil 25%, ketiga, ke enam ke tujuh itu biasanya baru pada kondisi normal. jadi tidak semudah yang kita bayangkan," sindirnya.

Selain itu Jokowi menjawab pertanyaan wartawan mengenai kabar proyek Food Estate ini hanya dikuasai beberapa golongan. Menurutnya proyek ini dikerjakan oleh banyak pihak.

"Ya itu namanya kerja itu ya, yang kerja itu beberapa kementerian, ada kementerian teknis Kementerian Pertanian, ada yang membuat land clearing irigasi itu di Kementerian PUPR, ada yang berkaitan dengan cadangan strategis bisa juga di Pertahanan. saya kira kekuatan ini dalam proses supaya tidak terjadi krisis pangan," paparnya.

"Bahwa ada yang berhasil, baru setengah berhasil, atau belum berhasil itu yang harus dikoreksi, diperbaiki, dievaluasi," lanjutnya.

Proyek Food Estate digagas Presiden Jokowi sejak awal periode kedua kepemimpinannya. Proyek itu di bawah kendali Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dan masuk dalam proyek prioritas strategis mengacu pada Perpres Nomor 108 Tahun 2022.

[-]

-

Proyek Pangan 'Raksasa' Jokowi Masih Jalan, Ini Progresnya
(wur/wur)