Jember (beritajatim.com) – Peraturan Daerah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022 ditetapkan di gedung DPRD setempat, Kamis (18/11/2021), tercepat ketiga di Jawa Timur.

“Meski demikian, percepatan penetapan APBD 2022 kali ini akan tiada artinya, jika jajaran OPD (Organisasi Perangkat Daerah) tetap tidak mampu mengejawantahkan keinginan dan harapan bupati, dengan melaksanakan penyerapan secara cepat dan tepat pula,” kata Ardi Pujo Prabowo, juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB), membacakan pandangan akhir fraksi dalam sidang paripurna penetapan Peraturan Daerah Anggaran Pembangunan Belanja Daerah Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2022, di gedung DPRD setempat, Kamis (18/11/2021).

Fraksi GIB meminta OPD bekerja ekstra cerdas, kerja tuntas dan kerja ikhlas. “Ini agar keluhan dan sakit rakyat, yang diderita selama sekian tahun terakhir, atas gagalnya pemerintahan dan pembangunan, bisa berangsur-angsur pulih dan kembali tersenyum, dengan secercah harapan di masa yang akan datang,” kata Ardi.

Fraksi GIB berharap percepatan pembahasan dan penetapan APBD 2022 ini akan menjadi awal pembuktian realisasi janji-janji bupati dan wakil bupati. “Khususnya untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat Jember,” kata Ardi.

“Kita semua juga berharap, aspirasi rakyat yang kita perjuangkan melalui APBD 2022, khususnya tentang pelayanan publik, pembangunan infrastruktur jalan dan pertanian, pendidikan dan pesantren, guru ngaji dan UMKM, bisa diwujudkan mulai awal tahun ini,” kata Ardi.

Fraksi GIB juga ingin sinergi, kolaborasi, dan akselerasi, sebagaimana visi dan misi bupati dan wakil bupati, tak hanya menjadi sebuah slogan dan angan-angan. “Ini harus menjadi komitmen bersama untuk mewujudkan Jember bangkit dari keterpurukan ini,” kata Ardi.

OPD diminta cermat dan memperhatikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang memuat perencanaan pembangunan dan keuangan. “Ini untuk memastikan seluruh program bisa diwujudkan,” kata Ardi.

Fraksi GIB juga meminta Bupati Hendy Siswanto agar menugasi seluruh OPD untuk memvalidasi kembali sistem satu data agar akurat, terpadu dan mutakhir, mudah di akses serta bisa dipertanggungjawabkan. [wir/ted]