Masyarakat Kebijakan Publik Indonesia (MAKPI) menuntut pemerintah untuk menyiapkan strategi penanganan bencana kelaparan di Papua. Bencana ini memberikan penderitaan bagi 8.000 warga Kabupaten Puncak.

Sekjen MAKPI Firrean Suprapto mengatakan, strategi yang perlu disiapkan ini tidak hanya menangani persoalan kelaparan dalam jangka pendek, tetapi juga dalam jangka panjang. Harapannya supaya persoalan kelaparan ini tidak terjadi secara berkepanjangan. 

“Tentu saja, dalam menghadapi bencana kelaparan ini, pemerintah perlu melakukan beberapa strategi, terlebih faktor terjadinya bencana kelaparan ini diakibatkan oleh faktor alam yang sulit untuk ditangani karena diluar kendali manusia,” katanya saat dikonfirmasi Alinea.id, Kamis (17/8).

Salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan membangun strategi kolaborasi kebijakan. Tentunya dengan berbagai pihak yang dikenal dengan istilah pentahelix collaboration. 

Kolaborasi ini melibatkan pemerintah, swasta, akademisi, non-governmental organization (NGO), dan media. Melalui strategi tersebut, pemerintah perlu menggerakkan kebijakan diversifikasi pangan yang sudah dirumuskan. 

Selain itu, program food estate yang ditujukan untuk mencapai kedaulatan pangan negara juga perlu ditingkatkan. Dalam mendukung kebijakan tersebut pemerintah juga perlu bekerja sama dengan kalangan akademisi.

“Agar dapat dilakukan kajian ex-ante terlebih dahulu terkait kebijakan yang akan diterapkan supaya efektif dan tepat sasaran,” ujarnya.

Peran swasta juga dibutuhkan untuk mendukung infrastruktur ketahanan pangan Indonesia terkhusus di wilayah Papua. Selain itu, peran NGO juga dibutuhkan agar pemerintah mendapatkan aspirasi dari pihak masyarakat dalam menjaga ketersediaan pangan.