JABAR EKSPRES, BANDUNG – Biro Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Investasi dan Administrasi Pembangunan (BIA) merespon terkait kinerja sejumlah BUMD yang jadi sorotan para wakil rakyat. Pihaknya bakal melakukan divestasi dan merger sejumlah BUMD yang kinerjanya melempem.

Kepala Biro BIA Pemprov Jabar Lusi Lesminingwati menampik bahwa jumlah BUMD yang menyetorkan deviden ke daerah sangat minim. Menurutnya, justru hampir semua BUMD telah menyetorkan deviden. Tetapi memang sebagian besar jumlahnya sangat minim.

“Hampir semua kasih (deviden.red). Tapi memang skalanya kecil – kecil,” katanya kepada Jabar Ekspres selepas Upacara Peringatan Hari Kemerdekaan di Lapangan Gasibu, Kamis (17/8).

BACA JUGA : Bantu Sistem Digitalisasi, BUMD Jabar Luncurkan Aplikasi Canggih

Lusi menambahkan, saat ini misalnya, dari target Rp 490 miliar deviden yang diberikan Gubernur, total sudah ada Rp 510 miliar setoran masuk. Di antaranya dari Bank BJB, PT Jamkrida Jabar, PT Migas Utama Jabar, hingga Jasa Sarana. “BPR atau LKM itu tetap setor, walaupun nilainya kecil – kecil,” sambungnya.

Lusi mengakui bahwa minimnya setoran deviden itu menjadi catatan kinerja yang patut untuk diperbaiki. Ia telah menyiapkan sejumlah strategi untuk perbaikan kinerja BUMD yang melempem itu.

Di antaranya adalah dengan me-merger atau penggabungan sejumlah BPR. Sementara untuk sejumlah LKM bakal dilakukan divestasi. Atau pengurangan jenis aset baik aset finansial ataupun aset barang yang dimiliki perusahaan.

“Untuk BPR sedang upaya merger, untuk LKM bakal dilakukan divestasi,” terangnya.

Lusi menambahkan, strategi lain yang bakal ditempuh untuk perbaikan adalah dengan pergantian kepengurusan. “Kami masukkan berupa penugasan dari unsur Pemprov Jabar,” cetusnya.

BACA JUGA : Dongkrak PAD, Komisi II Desak Pemkot Bogor Gali Potensi BUMD

Lusi menilai ada sejumlah faktor yang menyebabkan BUMD memiliki kinerja yang patut diperbaiki.

“Kebanyakan faktor utang masa lalu,” tuturnya.

Sorotan para anggota DPRD Jabar terhadap kinerja BUMD sempat mencuat pada Paripurna awal Juli lalu. Dalam Sidang Paripurna pandangan fraksi terkait Pertanggungjawaban APBD 2022 itu, sejumlah fraksi mengkritik kinerja dari BUMD milik Pemprov Jabar yang dinilai melempem.