Jakarta, tvOnenews.com - Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi mengaku kondisi polusi udara di Jakarta semakin memburuk. Bahkan dia mencoba lewat dari Jalan Budi Kemuliaan untuk memantau gedung Balai Kota, namun yang terlihat hanya gedung Kementerian BUMN. Jika kondisi ini terus terjadi, menurutny mekanisme Work From Home (WFH) perlu dilakukan.

Kendati demikian, apabila dia menilai Pemprov DKI Jakarta terlebih Penjabat (Pj) Gubernur, Heru Budi Hartono tidak juga mengambil sikap maka legislator yang akan ambil kebijakan terlebih dahulu.

"Kalau memang mereka tidak mau mengambil langkah dan sikap kami yang mengambil sikap, saya akan me-WFH (work from home) teman-teman karyawan, salah satu sikap kita," tutur dia.

Menurut politikus PDIP ini, langkah terdekat yang dapat mereka lakukan saat ini adalah menerapkan kebijakan WFH. Namun jika dinilai kurang efektif maka akan dicari solusi lainnya.

"Saya lihat namanya Jalan Thamrin ke Sudirman sudah enggak kelihatan, benar-benar kaya di luar negeri kabut. Kaburnya tebal sekali sekarang. Ntar saya rapat dengan pimpinan dewan dan fraksi-fraksi, saya akan mengambil sikap," tandasnya.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyarankan agar di wilayah Jakarta menerapkan Hybird Working atau pembagian jadwal bekerja.

Kalau menurut Heru, sistem Hybird Working ini serupa dengan Work From Home (WFH) atau bekerja dari rumah. Hal ini dicanangkan guna menekan angka polusi udara di Jakarta yang semakin mengkhawatirkan.

“Kalau jamnya memang masyarakat atau pegawai itu yang bersentuhan masyarakat tentunya ke kantor. Kalau tidak pelayanan perencanaan lain, mungkin work from home ya,” kata dia, saat konferensi pers polusi Jabodetabek, di Jakarta Pusat, Senin (14/8/2023).

Heru berharap agar Kementerian/Lembaga lain dapat menerapkan wacana Hybird Working ini. Sementara untuk Pemprov DKI Jakarta sendiri akan mulai menerapkan wacana tersebut pada September 2023.

“Ini sebesar lagi sedang dihitung berapa presentasenya setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah). Mudah-mudahan September ini saya bisa langsung jalanin,” ungkapnya.

Sementara itu, kebijakan Hybird Working ini bersifat wajib bagi organisasi di bawah naungan Pemprov DKI Jakarta. Sementara untuk swasta sendiri masih bersifat imbauan.

“Swasta tadi hasil rapat, mudah-mudahan swasta dari tingkat pusat bisa menetapkan itu ya kaya covid. Tapi di Pemprov DKI sifatnya wajib di bawah saya,” pungkas dia. (agr/mii)