Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Joko Widodo telah selesai membacakan pidato kenegaraan dalam sidang tahunan MPR 2023 yang dilaksanakan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, pada Rabu, (16/82023). Dalam pidato yang dibacakan selama beberapa menit itu, Jokowi menyinggung beragam topik, mulai dari sebutan Pak Lurah untuk dirinya, hingga kriteria calon presiden yang menurutnya cocok memimpin Indonesia selanjutnya.

Jokowi juga menyinggung sejumlah program yang menjadi andalan pemerintahannya, seperti hilirisasi produk sumber daya alam dan juga klaim pencapaian penuntasan angka gizi buruk.

-

-

Dimulai dengan salam dan penghormatan untuk para pejabat yang hadir, berikut ini merupakan naskah pidato lengkap Jokowi yang dibacakan dalam sidang tahunan MPR 2023:

Kita saat ini sudah memasuki tahun politik, suasana sudah hangat-hangat kuku dan sedang tren ini di kalangan politisi dan parpol setiap ditanya capres dan cawapresnya, jawabannya belum ada arahan Pak Lurah. Saya sempat mikir siapa ini Pak lurah sedikit-sedikit kok Pak Lurah. Belakangan saya tahu yang dimaksud Pak Lurah adalah saya.

Ya, saya saya jawab saja saya bukan Lurah, saya adalah Presiden Republik Indonesia. Ternyata Pak Lurah itu kode, tapi perlu saya tegaskan saya ini bukan ketua umum parpol, bukan ketua umum partai politik, bukan juga ketua koalisi partai, dan sesuai ketentuan Undang-Undang yang menentukan capres-cawapres adalah partai politik dan koalisi partai politik. Jadi saya ingin mengatakan, itu bukan wewenang saya, bukan wewenang Pak Lurah. Bukan wewenang Pak Lurah sekali lagi.

Walaupun saya paham ini sudah jadi nasib seorang presiden untuk dijadikan paten-patenan dalam bahasa Jawa, dijadikan alibi, dijadikan tameng, bahkan walau kampanye belum mulai foto saya banyak dipasang di mana-mana. Ya saya harus ngomong apa adanya, saya ke provinsi A eh ada, ke kota B eh ada, ke kabupaten C ada juga, sampai ke tikungan desa saya lihat ada juga. Tapi bukan foto saya sendirian, ada di sebelahnya bareng capres, ya saya kira menurut saya juga gapapa boleh-boleh saja.

Bapak/Ibu yang saya muliakan, posisi Presiden itu tidak senyaman yang dipersepsikan, ada tanggung jawab besar yang harus diemban, banyak permasalahan rakyat yang harus diselesaikan dan dengan adanya media sosial seperti sekarang ini apapun bisa disampaikan ke Presiden, mulai dari masalah rakyat di pinggiran, sampai kemarahan, sampai ejekan, bahkan makian dan fitnahan bisa dengan mudah disampaikan dengan media sosial. Saya tahu ada yang mengatakan saya ini bodoh, plonga-plongo tidak tahu apa-apa, Firaun, tolol, ya ndak papa, sebagai pribadi saya menerima saja

Tapi yang membuat saya sedih, budaya santun dan budi pekerti luhur bangsa ini, kok kelihatannya mulai hilang. Kebebasan dan demokrasi digunakan untuk melampiaskan kedengkian dan fitnah. Polusi di wilayah budaya ini, sangat melukai keluhuran budi pekerti bangsa Indonesia yang besar. Memang tidak semua seperti itu, saya melihat mayoritas juga sangat kecewa dengan polusi budaya tersebut. Cacian dan makian yang ada justru membangunkan nurani kita semua, nurani bangsa untuk bersatu menjaga moralitas ruang publik, bersatu menjaga mentalitas masyarakat sehingga kita bisa tetap melangkah maju menjalankan transformasi bangsa menuju Indonesia maju, menuju Indonesia emas 2045.

Foto: Presiden Joko Widodo dan Iriana Jokowi di gedung DPR/MPR setelah penyampaian pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR. Jokowi mengenakan baju adat. (CNBC Indonesia/Mentari Puspadini)
Presiden Joko Widodo dan Iriana Jokowi di gedung DPR/MPR setelah penyampaian pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR. Jokowi mengenakan baju adat. (CNBC Indonesia/Mentari Puspadini)

Ini yang bolak-balik saya sampaikan di berbagai kesempatan, bahwa Indonesia saat ini punya peluang besar untuk meraih Indonesia emas di 2045, meraih posisi menjadi 5 besar ekonomi dunia, kita punya kesempatan dan tidak hanya peluangnya saja, tapi strategi meraihnya sudah ada sudah dirumuskan tinggal apakah kita mau memfokuskan energi kita untuk bergerak maju atau justru membuang energi kita untuk hal-hal yang tidak produktif untuk memecah belah bahkan membuat kita melangkah mundur.

Bonus demografi yang akan mencapai puncak di tahun 2030-an adalah peluang besar kita untuk meraih indonesia emas 2045, 68 persen adalah penduduk usia produktif. Disinilah kunci produktivitas nasional kita. Selanjutnya peluang besar kedua adalah internasional trust yang dimiliki Indonesia saat ini yang dibanugn bukan sekedar dengan gimik dan rotarika semata, melainkan melalui sebuah peran dan bukti nyata keberanian Indonesia dalam bersikap. Momentum Presidensi Indonesia di G20, keketuaan di Asean, konsistensi Indonesia dalam menjunjung HAM, kemanusiaan dan kesetaraan, serta kesuksesan Indonesia menghadapi krisis dunia 3 tahun terakhir telah mendongkrak dan menempatkan Indonesia dalam peta percaturan dunia.

Dan di tengah kondisi dunia bergolak akibat perbedaan, Indonesia dengan Pancasila-nya dan harmoni keberagaman dengan prinsip demokrasi mampu menghadirkan ruang dialog, mampu menjadi titik temu dan menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada. Lembaga think tank Australia, Lowy Institute menyebut Indonesia sebagai middle power in Asia, dengan diplomatic influence yang terus meningkat tajam dan Indonesia termasuk 1 dari 6 negara Asia yang mengalami peningkatan comprehensive power.

Tapi kemudian ada yang bilang memang kenapa dengan international trust yang tinggi, rakyat kan makannya nasi. International trust ga bisa dimakan, ya memang ga bisa. Sama seperti jalan tol ga bisa dimakan, ya memang. Nah ini contoh menghabiskan energi untuk hal-hal tidak produktif, tapi ndak papa, saya malah senang, memang harus ada yang begini-begini, supaya lebih berwarna, supaya tidak monotone dunia ini.

Dengan internasional trust yang tinggi kredibilitas kita akan lebih diakui. Kedaulatan kita akan lebih dihormati, suara Indonesia akan lebih didengar, sehingga memudahkan kita dalam setiap negosiasi. Peluang tersebut harus bisa kita manfaatkan, rugi besar jika melewatkan kesempatan ini, karena tidak semua negara memilikinya dan belum tentu akan kembali memilikinya. Sehingga strategi pertama untuk memanfaatkan kesempatan ini adalah menyiapkan sumber daya manusia Indonesia, kita berhasil menurunkan angka stunting menjadi 21,6% di 2022, dari angka sebelumnya 37%.

Foto: Pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat sidang tahunan MPR, DPR dan DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023). (Tangkapan layar Youtube Setpres RI)
Pidato kenegaraan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat sidang tahunan MPR, DPR dan DPD RI, Jakarta, Rabu (16/8/2023). (Tangkapan layar Youtube Setpres RI)

Menaikkan indeks pembangunan manusia menjadi 72,9 di 2022, menaikan indeks pemberdayaan gender menjadi 76,5 di 2022. Menyiapkan anggaran perlindungan sosial total kalau dijumlah dari 2015-2023 sebesar Rp 3.212 triliun, termasuk di dalamnya kartu Indonesia sehat, Kartu Indonesia Pintar, KIP Kuliah, kartu sembako, dan perlindungan terhadap lansia, perlindungan terhadap disabilitas dan kelompok rentan lainnya. Serta rescaling dan upscaling tenaga kerja melalui balai latihan kerja dan program kartu prakerja.

Di saat yang sama SDM yang telah kita siapkan harus dapatkan lapangan kerja untuk menghasilkan produktivitas nasional, sehingga kita harus mengembangkan sektor ekonomi baru yang menciptakan lapangan kerja sebanyak-banyaknya, yang memberikan nilai tambah sebesar-besarnya. Di sinilah peran sektor ekonomi hijau dan hiliirisasi, sebagai window opportunity kita meraih kemajuan, karena Indonesia sangat kaya sumber daya alam, termasuk bahan mineral, hasil perkebunan, hasil kelautan, serta sumber energi baru dan terbarukan.

Tapi kaya SDA saja tidak cukup, jadi pemilik saja tidak cukup, karena itu akan membuat kita membuat bangsa pemalas yang menjual barang mentah tanpa ada nilai tambah keberlanjutan. Saya ingin tegaskan indonesia tidak boleh seperti itu, indonesia harus menjadi negara yang juga mampu mengolah sumber dayanya, mampu memberikan nilai tambah dan mensejahterakan rakyatnya dan ini bisa kita lakukan melalui hilirisasi yang sudah ratusan kali saya sampaikan.

Hilirisasi yang saya ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang melakukan transfer teknologi, yang memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan, serta meminimalisir dampak lingkungan. Pemerintah telah mewajibkan perusahaan tambang untuk membangun pusat pembibitan, pusat persemaian untuk menghutankan kembali lahan pasca penambangan.

Hilirisasi yang ingin kita lakukan adalah hilirisasi yang tidak hanya pada komoditas mineral, tapi juga non mineral seperti sawit, rumput laut, kelapa dan komoditas potensial lain, yang mengoptimalkan kandungan lokal yang bermitra dengan UMKM, nelayan, bermitra dengan petani, sehingga manfaatnya terasa langsung pada rakyat kecil.

Upaya ini harus terus kita lanjutkan, ini memang pahit bagi pengekspor barang mentah. Ini mungkin juga pahit untuk pendapatan negara dalam jangka pendek. Tapi jika ekosistem besarnya sudah terbentuk, jika pabrik pengolahannya sudah beroperasi saya pastikan ini akan berbuah manis pada akhirnya.

Terutama bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sebagai gambaran setelah kita stop ekspor nikel ore pada 2020, investasi hilirisasi nikel tumbuh besar. Ini sudah ada 43 industri pengolahan nikel yang akan membuka peluang kerja yang sangat besar, ini baru satu komoditas dan jika konsisten dan mampu melakukan hilirisasi untuk nikel, tembaga, bauksit kemudian CPO dan rumput laut dan lainnya berdasarkan hitungan dalam 10 tahun pendapatan perkapita kita akan mencapai Rp 153 juta atau 10.900 USD, dalam 15 tahun pendapatan per kapita kita akan mencapai Rp 217 juta atau kurang lebih 15.800 USD dan dalam 22 tahun pendapatan perkapita kita akan Rp 331 juta atau 25 ribu USD.

Sebagai perbandingan pada 2022 kita berada di angka Rp 71 juta artinya dalam 10 tahun lompatannya bisa 2 kali lipat lebih di mana pondasi untuk menggapai itu semua sudah kita mulai, pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang pada akhirnya menaikkan daya saing kita. Kita tahu berdasarkan International Management Development IMD daya saing kita di 2022 naik dari rangking 44 jadi 34 ini merupakan kebaikan tertinggi di dunia.

Pembangunan dari desa dan pinggiran dan daerah terluar yang pada akhirnya memeratakan ekonomi kita dengan dana desa yang kita gelontorkan total mencapai Rp 539 triliun dari 2015-2023. konsistensi reformasi struktural terutama penyederhanaan regulasi, kemudahan perizinan, kepastian hukum dan pencegahan korupsi semua itu menjadi modal kita untuk memperoleh kemajuan. Oleh sebab itu saya berulang kali mengatakan kepemimpinan ke depan sangat menentukan masa depan Indonesia.

Ini bukan tentang siapa yang jadi presiden, bukan itu, bukan itu, tapi apakah sanggup atau tidak untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah kita mulai saat ini apakah berani atau tidak, mampu konsisten tidak, karena yang dibutuhkan itu adalah nafas yang panjang. Karena kita tidak sedang jalan-jalan sore, kita juga tidak sedang lari sprint, tapi yang kita lakukan seharusnya adalah lari maraton untuk mencapai Indonesia emas.

Tantangan ke depan tidaklah mudah, pilihan kebijakan akan makin sulit sehingga dibutuhkan keberanian, dibutuhkan kepercayaan untuk mengambil keputusan sulit dan keputusan yang tidak populer oleh sebab itu menurut saya, pemimpin harus punya public trust, karena kepercayaan adalah faktor penentu bisa berjalan atau tidaknya suatu kebijakan, bisa diikuti atau tidaknya sebuah keputusan ini adalah modal politik dalam memimpin sebuah bangsa besar seperti Indonesia.

Selain itu pemimpin butuh dukungan dan kerja sama dari seluruh komponen bangsa, oleh sebab itu saya ingin ucapkan terima kasih pada pimpinan lembaga tinggi negara, para ulama, para tokoh agama, para tokoh masyarakat dan pemimpin adat, kepada guru, budayawan, tenaga kesehatan, awak media, kepada partai politik, politisi, aparat pemerintah dan TNI-polri dan seluruh lapisan masyarakat yang telah memberikan dukungan selama ini. Saya juga menghargai upaya MPR memperkokoh pondasi kebangsaan, meningkatkan pemahaman ideologi bangsa, mengkaji substansi bentuk hukum pokok haluan negara, serta meningkatkan kerja sama internasional untuk berkontribusi pada pemecahan masalah global.

Dukungan DPR juga luar biasa besar mendukung reformasi struktural, mendukung upaya perbaikan tata kelola pemerintahan, menghindari penyelewengan pengelolaan keuangan negara dan menyiapkan pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. DPD sesuai kewenangannya aktif menyerap aspirasi masyarakat daerah, berperan dalam penyusunan RUU dan melakukan telaah terhadap sistem tata negara kita. Kontribusi BPK juga sangat signifikan untuk mendorong pertanggungjawaban anggaran dan perbaikan berkelanjutan program prioritas nasional.

Upaya MA, Mahkamah Agung dalam menciptakan keadilan patut diapresiasi, melalui peningkatan transparansi peradilan, pelaksanaan sistem pengadilan berbasis elektronik, serta percepatan proses penanganan perkara dengan biaya murah. MK juga terbukti semakin cepat dalam menyelesaikan perkara, transparansi dalam proses sidang dan mempermudah pelayanan para pencari keadilan. KY, Komisi Yudisial terus aktif mengadvokasi, pelatihan dan investigasi, menjatuhkan sanksi tegas pada hakim yang melanggar untuk menegakan kehormatan dan keluhuran dan perilaku hakim.

Selain itu saya juga mengucapkan terima kasih kepada BI, OJK, LPS, KPK, Ombudsman, KPU, Bawaslu Komnas HAM dan lembaga nasional lainnya yang telah berkontribusi sesuai peran dan kewenangannya. Semoga Allah SWT, Tuhan yang maha esa senantiasa mempermudah upaya kita dalam meraih Indonesia maju seperti yang kita cita-citakan, mari kita bersatu padu terus melaju untuk Indonesia maju, dirgahayu Republik Indonesia, dirgahayu negeri Pancasila, merdeka, merdeka, merdeka.

[-]

-

Saat Jokowi Bahas Jabatan 3 Periode Presiden Bareng Yusril
(mij/mij)