AKURAT.CO Menjelang Pemilu 2024, muncul isu gugatan ihwal syarat batas usia capres-cawapres yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Para penggugat yang terdiri partai politik, hingga berbagai elemen masyarakat mengajukan gugatan terhadap pasal 169 huruf (q) pada UU Pemilu yang berbunyi "persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah berusia paling rendah 40 tahun.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Umum DPP Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Imanuel Cahyadi, turut menyampaikan pandangannya. Ia mendorong agar gugatan terkait batas usia capres-cawapres tersebut dapat dikabulkan oleh MK.

"Saya melihat batas usia capres-cawapres yang disyaratkan oleh UU Pemilu pasal 169 huruf (q) tersebut sudah tak lagi relevan dan justru diskriminatif terhadap kelompok muda untuk ikut serta dalam kontestasi pemilu, khususnya pemilihan presiden/wakil presiden," ungkap Imanuel dalam keterangan persnya, Selasa (15/8/2023).

Imanuel menerangkan, setiap warga negara, termasuk di dalamnya kelompok atau generasi muda, harus diberikan hak-hak politiknya secara utuh.

Menurutnya, hukum di Indonesia tak boleh bersifat diskriminatif terhadap kelompok muda karena setiap warga negara berhak mendapatkan hak politiknya secara utuh, termasuk hak untuk dipilih dan memilih pada perhelatan pemilu, termasuk pemilihan capres-cawapres. 

Apalagi, lanjutnya, saat ini banyak anak muda Indonesia di bawah usia 40 tahun yang telah menjabat posisi sebagai kepala daerah. Ini menunjukkan bahwa anak muda Indonesia juga memiliki kapasitas dan kapabilitas untuk memikul tanggung jawab sebagai pemimpin Indonesia. 

“Oleh karena itu, saya berharap generasi muda Indonesia juga diberikan haknya untuk berkontestasi pada perhelatan pemilihan capres-cawapres di pemilu mendatang," urai Imanuel.

Tak hanya di Indonesia, di dunia internasional banyak negara yang memberi amanah terhadap generasi muda untuk memimpin negaranya. Bahkan menjadi tren.