PIKIRAN RAKYAT - Pemilu 2019 menorehkan catatan polarisasi yang berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan NKRI. Ketua Umum DPP IKAL-Lemhannas Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar pun berpesan agar DPD IKAL Lemhannas Jawa Barat turut menjaga kondusivitas Jabar pada tahun politik 2024.

Hal itu diungkapkan Agum dalam sambutannya usai melantik DPD IKAL Lemhannas Jabar Periode 2023-2028 di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Selasa, 15 Agustus 2023.

"Lihat sekarang jelang pesta demokrasi 2024. Kita berikan tekad di provinsi manapun, tekad IKAL Lemhannas dalam tahun politik harus lebih baik. Tahun 2019 saya prihatin karena kurang kondusif dengan adanya polarisasi, potensi perpecahan, konflik menakutkan. Lupakan yang terjadi, kembali pada tema abadi ikal sebagai katalisator ketahanan bangsa," ujarnya.

Baca Juga: Koalisi Parpol Pendukung Prabowo Subianto Punya Kursi Terbanyak di DPR

Dalam pesta demokrasi ada tiga unsur utama yang berperan. Pertama partai politik, dalam hal ini IKAL Lemhannas tidak bisa terlibat. Pihaknya hanya berharap parpol lebih bijak, bisa baca aspirasi rakyat banyak.

"Yang kedua yaitu KPU, ke KPU pun kita enggak bisa ikut campur mau terbuka maupun tertutup. Kita berharap KPU lebih profesional lebih netral. Ketiga, rakyat pemilih. Pada unsur ini kita berperan pada mereka untuk edukasi proses demokrasi, dewasa dalam memilih" tutur Agum.

Masyarakat harus diedukasi mengenai demokrasi dan menghormati keputusan siapa pun nanti yang terpilih.

Baca Juga: MK Tolak Uji Materi MAKI, Masa Jabatan Pimpinan KPK Tetap Bertambah Sejak Firli Bahuri Cs

"IKAL memiliki kewajiban moral mengawal pemerintah. Dalam proses mengawal ini kita memberikan analiasa bisa kritik agar pemerintah jangan sampai otoriter. Sampaikan dengan norma jangan teriak ke jalan atau ke medsos. Bersikap oposisi bukan berlandaskan kebencian, itu bukan IKAL," ucapnya.

IKAL, kata Agum, mempunyai jati diri yaitu peduli jangan apatis. Berwawasan negarawan, apa yang dilakukan orientasi untuk bangsa bukan pribadi dan golongan.

"Tugas IKAL memberi masukan ke pemerintah mengenai startegi-strategi. Kalau analisa kurang sesuai dengan keinginan pemerintah itu jangan jadi kendala. Kita harus sampaikan karena orientasi kita untuk bangsa dan negara bukan kebencian. Kita harus berani sampaikan," tuturnya.

Baca Juga: Pegawai KAI Tersangka Teroris Transaksi Senjata Api di Marketplace, Kamuflase dengan Jual Mainan Militer

Ketua DPD IKAL Lemhannas Jabar Mayjen (purn) Deni K Irawan mengatakan,
dengan luas wilayah Jabar dan penduduk pihaknya berencana mengembangkan korwil.

"Ada lima korwil yaitu di Bandung Raya, Priangan Timur, Bogor Raya, Ciayumajakuning, Bekasi Karawang Purwakarta dan Subang. Ini keinginan bersama, politik kolegial dipilih musyawarah," tuturnya.

Deni mengungkapkan usulan akademisi PTN maupun PTS untuk jadi dewan kehormatan dengan tujuan menyasar genasi penerus memahami peranan Lemhannas.

"Dewan Kehormatan dari para rektor dari PTN maupun swasta. Pada saat penerimaan mahasiswa baru, kita sampaikan visi misi Lemhannas pada generasi milenial. Ini agar warisan tidak hilang pada generasi milenial," ucapnya.

Dengan sinergi bersama akademisi agar menyampaikan visi misi dengan gaya milenial.

"Mohon masukan agar kita berperan mewariskan visi misi Lemhannas dengan generasi saat ini. Ini aneh tapi akan coba," katanya.

Terkait dengan pelantikan, Deni mengatakan pelantikan adalah wujud kepercayaan dan tangung jawab. Pasalnya IKAL Lemhannas memiliki visi misi yang harus dijalankan tanpa pamrih.

"Pemilihan IKAL DPD Jabar tidak ada kotak suara kami ingin kembalikan martabat bahwa pondasi kita digali akar budaya kembali ke Pancasila sila keempat ini hasil musyawarah. Jadi tidak ada istilah grasak-grusuk. Setiap angkatan mengirimkan perwakilan untuk suksesi dan skema itu bisa jadi contoh untuk organisasi di Jabar," ucapnya.

Ketua panitia pelantikan Redy Pryambada Sukamad, menambahkan kaum millenial ini perlu disentuh dengan satu wawasan kebangsaan serta jiwa patriotisme.

"Mereka harus tahu, dari mana sejak awal berdirinya bangsa ini dan Provinsi Jawa Barat khususnya. Ke depannya kita akan mengadakan kerjasama dengan perguruan-perguruan tinggi untuk mewajibkan pada masa orientasi itu mereka wajib mengikuti pelatihan serta pemantapan wawasan kebangsaan," ucapnya.***