Informasi Umum

• Jabatan: Ketua Komite Normalisasi PSSI (null-2011)
• Tempat & Tanggal Lahir: Tasikmalaya, Jawa Barat, Indonesia, 17 Desember 1945

Karir

• 1. Komandan Kopassus (1994-1995)
• 2. Gubernur Lemhannas (1998-1999)
• 3. Mentri Kementerian Perhubungan Kabinet Persatuan Nasional (2001-2004)
• 4. Mentri Kementerian Koordinator Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Indonesia
• 5. Menteri Kementerian Pertahanan Indonesia
• 6. Ketua Umum PSSI (1999-2003)
• 7. Ketua Komite Normalisasi PSSI
• 8. Akademi Militer Nasional

Pendidikan

• Tidak ada data pendidikan.

Detail Tokoh

Agum Gumelar adalah mantan komandan Kopasus yang lahir di Tasikmalaya, Jawa Barat, pada17 Desember 1945. Agum juga dikenal sebagai mantan jenderal yang terkenal aktif pula di posisi-posisi eksekutif. Kecerdasannya membuatnya dipercaya untuk menakhkodai berbagai macam organisasi. Perjalanan karirnya dimulai ketika masuk Akademi Militer Nasional Magelang pada 1969. Keberadaannya makin diperhitungkan kawan sejawatnya ketika ia masuk ke dalam pergerakan intelijen dan kopassus. Pada tahun 1973, Agum Gumelar menjabat sebagai staf Koptamtib dan masuk pula pada Badan Koordinasi Intelijen Negara. Agum, pernah ditugaskan di Taiwan pada 1970-an, sehingga tak heran ia fasih dalam berbahasa mandarin. Keberhasilannya dalam menjalankan tugas membuatnya naik jabatan pada 1987. Saat itu ia menjabat sebagai Wakil Asintel Kopassus periode 1988-1990, dipercaya pula untuk menjabat sebagai Asintel Kasdam Jaya periode 1991-1992. Setelah itu, dia sempat dipindahkan sebagai Wakil Asintel Kopassus periode 1987-1988, dan naik menjai Komandan Korem 043/Garuda Hitam Lampung (1992-1993). Dalam menjalankan misi, Agum Gumelar dikenal sebagai seseorang yang suka melawan arus. Oleh karenanya ia sering dimutasi ke berbagai daerah. Mantan Ajudan Ali Murtopo ini pun pernah menjabat sebagai Danrem Garuda Hitam di Lampung tahun 1992. Tak lama kemudian, ia naik jabatan sebagai Kasdam I Bukit Barisan sampai tahun 1996. Baru sekitar tahun 1996, ia ditarik ke ibukota menjadi staf ahli Panglima ABRI. Ketika menjabat sebagai staf ahli Panglima ABRI, tepatnya sebagai Direktur A Badan Intelijen Strategis ABRI, diketahui bahwa Agum Gumelar menjalin kontak politik dengan Partai PDI Perjuangan (PDI P). Kedekatannya ini menyebabkan Agum Gumelar mendapat cap sebagai simpatisan setia PDI P. Selama menjabat sebagai staf ahli dan keterjalinannya dengan PDI P, tak sedikit yang mengatakan ialah yang berjasa menaikkan Megawati Soekarnoputri menjadi menuju kursi Ketua Umum PDI sampai akhirnya lolos menjadi presiden. Pada saat kabar ini santer dibicarakan, Agum Gumelar dimutasi tugaskan ke posisi sebagai kepala Staf Kodam I Bukit Barisan. Tak hanya kabar itu saja yang terpublikasi ke masyarakat. Berkat kedekatannya dengan partai berlambang banteng gemuk itu, Agum Gumelar juga sempat terseret sebuah kasus. Bersama dengan sejumlah pengusaha besar di Indonesia seperti Anthony Salim, Soedono Salim, Muchtar Riady, dan Prajogo Pangestu, Agum Gumelar terseret kasus Lippogate. Kasus ini terkuak di muka publik pada September 1999. Kasus ini berkaitan dengan adanya sumbangan uang yang mengalir dalma jumlah besar ke tubuh partai berbendera merah dengan banteng gemuk tersebut. Agum Gumelar tak terlalu banyak berkomentar. Menantu dari mantan Menteri Pariwisata, Pos, dan Telekomunikasi, Achmad Tahir ini benar-benar menepis isu yang menyandung citranya. Tidak hanya terkenal sebagai pejabat militer yang aktif membangun kedekatan dengan partai politik. Agum Gumelar juga terkenal sebagai pria yang berwawasan gender. Ia diketahui aktif dalam gerakan aktivis perempuan. Ketika masa kepemimpinan Presiden Habibie, Presidium Aliansi Perempuan dalam suatu rapat pembentukan kabinet menyatakan mewakili kaum perempuan sebagai organisasi independen mencoba memberikan alternatif pilihan susunan kabinet yang berwawasan gender. Pada susunan tersebut, nama Agum Gumelar disebut sebagai satu-satunya perwira tinggi militer yang diajukan sebagai Panglima ABRI. Itu artinya kepercayaan aliansi perempuan ini amat tinggi terhadap Agum Gumelar. Tugas terakhirnya di bidang militer ialah memimpin Kodam Waribuana VII, sebab tahun 1998 ia kembali ke Jakarta dan mencalonkan diri sebagia Gubernur Lemhanas. Sejak itu ia pensiun dari dunia militer. Kariernya di bidang politik cukup cemerlang setelah masa reformasi melengserkan Presiden Soeharto. Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, Agum Gumelar dipercaya membidangi sektor perhubungan dengan menjabat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia, periode 26 Oktober 1999 sampai 1 Juni 2001. Keberadaannya di bidang eksekutif pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid bergeser menjadi Menteri Koordinasi Bidang Politik, Sosial, dan Keamanan Republik Indonesia, periode 1 Juni 2001 sampai 9 Agustus 2001. Sebelumnya, posisi ini dijabat oleh Susilo Bambang Yudhoyono. Saat Gus Dur lengser, ia masih menjabat sebagai Menteri Perhubungan Indonesia di bawah kepemimpinan Megawati Soekarnoputri. Oleh Partai PDIP, tahun 2008, Agum Gumelar dicalonkan seabgai Gubernur Jawa Barat berpasangan dengan Nu’man Abdul Hakim. Sayangnya, pencalonan dirinya sebagai calon gubernur ini gagal. Meskipun begitu, ia tak berhenti berkiprah di dunia politik. Ketika PSSI kisruh dan FIFA akan membentuk Komite Normalisasi, Agum Gumelar disebut-sebut sebagai Ketua Komite Normalisasi. Komite ini dibentuk beranggotakan tujuh orang dengan satu ketua. Keanggotaan komite berasal dari insan sepak bola Indonesia. Tujuh anggota yang ditunjuk tersebut diantaranya Joko Driyono (CEO PT Liga Indonesia), Sukawi Sutarip (Ketua Pengprov Jawa Tengah), Samsul Ashar (Pesik Kediri), Satim Sofyan (Pengprov Banten), Siti Nurzanah (Arema Indonesia), Hadi Rudiatmo (Persis), dan Dityo Pramoni (Medan Bintang). Komite Normalisasi mengembang tiga tugas utama, yaitu pertama, melaksanakan pemilihan berdasarkan pada electrocal code FIFA Statuta PSSI sebelum 21 Mei 2011. Kedua, mengakomodasi liga yang berada di luar sehingga bisa kembali berada di bawah kontrol PSSI atau jika tidak bisa dibuat kembali di bawah kontrol PSSI, komite normalisasi bertugas membubarkannya. Ketiga, menjalankan aktivitas PSSI hari demi hari dalam semangat rekonsiliasi demi kebaikan sepak bola Indonesia. Saat Agum Gumelar ditunjuk sebagai ketua Komite Normalisasi PSSI, semua orang tak heran dengan penunjukkan tersebut. Pasalnya, Agum Gumelar bukanlah pemain lama dalam kancah dunia sepak bola terutama organisasi pengurusnya, PSSI. Agum Gumelar pernah menjabat sebagai Ketua Umum PSSI periode 1998-2003. Pria yang dianugerahi dua putra dalam pernikahanya dengan Linda Amalia Sari ini punya pengaruh kuat di bidang sepak bola. Sebelum menjadi Ketua Umum PSSI, ia terlebih dahulu menjadi Ketua Liga Amatir PSSI dan Ketua Liga Indonesia pada 1993 sampai 1995. Sayangnya, kepemimpinannya tak mengubah kondisi wajah persepakbolaan Indonesia. Sepak bola Indonesia tetap minim prestasi. Setelah kepemimpinanya berakhir, dengan tegas ia menolak dicalonkan kembali. Dalam Kongres PSSI 2003, ia menyatakan ketidakmauannya tersebut. Paska berkecimpung di dunia sepakbola sebagai ketua, ia terpilih sebagai Ketua KONI periode 2003 sampai 2007. Walaupun begitu, Agum Gumelar, tercatat sebagai Ketua Kehormatan PSSI. Ketika terdengar kabar PSSI akan dibekukan oleh pemerintah. Agum Gumelar angkat suara, ia menuntut presiden dan wakil presiden, Joko Widodo dan Jusuf Kalla untuk kembali mengaktifkannya. Menurutnya, pemerintah memiliki peran penting dalam memberdayakan dan memfasilitasi berbagai bidang, salah satunya olahraga. Ia menilai, sebaiknya pemerintah tidak melakukan pendekatan kekuasaan dalam menangani kisruh dunia sepakbola Indonesia. Surat keputusan pembekuan itupun dikeluarkan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi pada 17 April 2015. Surat keputusna itu keluar sehari menjelang akan diadakannya Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI di Surabaya. Imbasnya semua jenis pertandingan sepak bola dibatalkan. Ironisnya, sanksi dari FIFA terhadap indonesia juga sudah menanti. Agum Gumelar tetap tak sepakat dengan keputusan tersebut, maka ia meminta pemerintahan yang baru, yaitu Jokowi dan Jusuf Kalla untuk mengaktifkan kembali PSSI, sebab jika tidak, semua yang sudah dibangun akan semakin berantakan. Untuk membangun dari awal, butuh lima puluh tahun lagi baru pulih. Menurutnya kondisi PSSI juga merupakan imbas dari nilai rupiah yang tak kuat di mata dollar.