Jakarta: Pejalan kaki masih belum bisa merasakan kemerdekaan untuk menggunakan trotoar. Pasalnya keberadaan trotoar yang sejatinya difungsikan untuk para pejalan kaki, justru banyak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kegiatan yang mengganggu pejalan kaki.
 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), trotoar ialah tepi jalan besar yang sedikit lebih tinggi daripada jalan tersebut, tempat orang berjalan kaki. Artinya keberadaan trotoar seharusnya memberikan kenyamanan bagi masyarakat untuk berjalan kaki.
 
Pengamat kebijakan publik Trubus Rahardiansah mengatakan, kemerdekaan pejalan kaki di trotoar masih jauh dari harapan. Ia mengungkapkan, penggunaan trotoar untuk berdagang hingga parkir membuat pejalan kaki tidak nyaman saat menggunakan trotoar.

-?

- - - -
"Kemerdekaan trotoar itu masih jauh dari harapan, karena pada akhirnya trotoar itu masih digunakan untuk keperluan lain, misalnya untu berdagang untuk parkir," kata dia kepada Medcom.id, Senin, 14 Agustus 2023.
 
Padahal pemerintah telah menggelontorkan dana ratusan miliar untuk revitalisasi trotoar. Sayang menurut Trubus, kebijakan ini akhirnya tidak sebanding dengan kemanfaatan trotoar yang sejatinya diperuntukan bagi pejalan kaki.
 
"Jadi investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal pembangunan trotoar itu tidak sebanding dengan kemanfaatan yang didapat. Banyak trotoar ini yang akhirnya dimanfaatkan untuk fungsi lain, untuk parkir, jadi di luar peruntukannya," ujar dia.
 
 
Tahun ini saja, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menggelontorkan Rp171 miliar untuk membangun trotoar. Pembangun trotoar juga sekaligus dibarengi dengan penataan jalan dengan konsep complete street.
 
"Complete Street artinya ya minimal lebar trotoar 3-4 meter. Kemudian kita pakai complete street itu ya pakai bollard maupun guiding block maupun yang lain," tutur Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho. Minim penegakan hukum Meski telah banyak melakukan revitalisasi trotoar, Trubus menyebut, penegakan hukum dari pelanggaran di trotoar masih minim. Ia mencontohkan, masih banyak trotoar yang digunakan untuk parkir motor oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.
 
"Selama ini meski sudah ada Perda Perparkiran mereka tetap tidak ada penegakan yang jelas mengenai parkir di trotoar itu. Paling ada di jalur-jalur utama saja seperti (jalan) Sudirman-Thamrin tapi seperti di jalan-jalan yang nonprotokol itu sudah dipenuhi oleh parkir," katanya.
 
 
Kondisi ini, lanjut Trubus akhirnya membuat pejalan kaki mengalah. Tak cuma mengalah, pejalan kaki juga sering kali menjadi korban terserempet kendaraan lain karena trotoar yang harusnya bisa digunakan dengan nyaman dimanfaatkan untuk fungsi lain.
 
"Akhirnya pejalan harus menghindari enggak karu-karuan, akhirnya kesenggol motor, kesenggol mobil, itu sering terjadi. Artinya (trotoar) sudah disediakan tapi karena dimanfaatkan orang lain tidak ada pengaturan, penegakan peraturannya," ujarnya. Edukasi masyarakat Selain masalah penegakan hukum, edukasi kepada masyarakat terkait hak pejalan kaki di trotoar juga belum maksimal. Bahkan kampanye Bulan Patuh Trotoar selama Agustus yang diinisiasi oleh Pemprov DKI juga minim hasil.
 
"(Penegakan hukum) sifatnya itu hanya kaya pemadam kebakarn, kalau nyala baru ada tindakan. Tindakannya itu seperti lip service enggak ada suatu yang kemudian untuk keperluan pejalan kaki. Trotoar dilebarkan tapi gagal dlm pemanfaatannya," kata Trubus.
 
Trubus pun menyarankan agar pemerintah lebih serius dalam mengampanyekan penggunaan trotoar bagi pejalan kaki. Namun alih-alih membuat kebijakan yang mendukung kepentingan pejalan kaki, kebijakan soal trotoar cenderung hanya urusan politis.
 
"Mengenai trotoar ini memang lebih kental politisnya tidak untuk kepentingan bagaimana prioritas pemanfaatannya. Masyarakat sendiri akhirnya jarang menggunakan trotoar karena dari sisi tadi, keamanan dan kenyamanan. Masyarakat pada akhirnya harus mengalah, tak berdaya," ungkapnya.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id

(END)