Gery David Sitompul | Selasa, 15/08/2023 11:53 WIB

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata.

Jakarta, Jurnas.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai jika politik uang atau money politic di Indonesia sudah sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk dirubah.

Sebab, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menilai, sebanyak 50 persen masyarakat Indonesia masih belum sejahtera dan tidak memiliki kualitas pendidikan yang baik.

"Tidak mudah untuk mengubah suatu kebiasaan atau apapun namanya ya yang sudah terjadi selama ini. Kenapa money politic masih berjalan? Ya saya harus sampaikan 50% masyarakat kita itu masih belum sejahtera dan 50% lebih itu juga tingkat pendidikannya belum baik. Itu sebetulnya syarat mutlak ya kalau kita ingin demokrasi kita sehat," kata Alex dalam keterangannya, Selasa (15/8).

Alex mengimbau agar masyarakat tak berharap pada calon pimpinan atau anggota DPRD yang berintegritas. Dikatakan Alex, masyarakat yang berintegritas juga menjadi penting.

"Jadi jangan berharap saja dengan calon pimpinan atau anggota DPRD yang berintegritas, penyelenggara yang berintegrasi, tetapi tidak kalah pentingnya adalah bagaimana rakyat, masyarakat selaku pemilih itu juga berintegritas," kata dia.

"Kan kuncinya di sana bagaimana kita mendorong masyarakat itu untuk menolak setiap tawaran atau apapun," ujar Alex menambahkan.

Alex turut mengungkapkan bahwa tidak jarang uang yang dibagikan dalam praktik politik uang bersumber dari hasil dugaan korupsi, baik dari APBD maupun APBN.

"Memang dari berbagai survei yang termasuk survei KPK sendiri, uang yang digunakan atau dibagi-bagi itu antara lain, ya itu berasal dari dugaan penyimpangan atau korupsi, otomatis terkait dengan anggaran baik APBN maupun APBD," tuturnya.

"Nah bagaimana kita menjaga APBN atau APBD agar tidak disalahgunakan atau tidak dikorupsi. Dan ya ini juga menjadi tugas dari para kepentingan dalam hal ini misalnya inspektorat atau bendahara di daerah maupun di pemerintah pusat," tambahnya.

TAGS : KPK Money Politic Politik Uang Korupsi Pemilu 2024