JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar terkesan terburu-buru menentukan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk menjadi calon presiden (Capres) pada Pemilu 2024.

Pengamat politik dari Charta Politica Yunarto Wijaya menilai, dukungan yang diputuskan tersebut terkesan seperti ada yang memaksa.

"Itu yang menurut saya jadi pertanyaan, apakah ketergesa-gesaan ini menunjukkan ada sebuah bisikan atau kekuatan besar yang mendorong mereka mendeklarasikan Pak Prabowo," kata Yunarto kepada Kompas.com, Selasa (15/8/2023).

Baca juga: Bantah Deklarasi PAN dan Golkar Arahan Istana, PDI-P Yakin Jokowi Taat Konstitusi

Ia juga menilai, kekuatan besar itu tak lain berasal dari istana yang didasarkan dari ucapan para petinggi PAN dan Gerindra.

Misalnya Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang pernah menyebut jalan partai berlambang matahari itu akan mengikuti arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Ini bukan berdasarkan kalimat saya ya, tapi Bang Zul yang mengatakan bahwa 'saya sudah dua kali kalah, saya enggak usah pusing, saya ikut saja Jokowi. Kalau Jokowi bilang kanan saya ikut kanan, kiri saya ikut kiri', itu pernah keluar statement di media," imbuhnya.

Di sisi lain, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra yang juga adik Prabowo Subianto, Hashim Djojohadikusumo menyebut dukungan Golkar ke kakaknya atas restu dan izin Jokowi.

Ditambah dengan isu gugatan usia minimal calon wakil presiden (Cawapres) yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi.

"Ketika kemudian bersamaan isunya dengan terjadinya gugatan MK yang banyak pihak ini mengatakan bermuara kepada Mas Gibran. Salah satu indiksinya adalah gugatan penggugat itu adalah kader Gerindra, wakil bupati Lampung Selatan, wali kota Bukittinggi, termasuk partai Garuda yang dekat dengan Gerindra," kata Yunarto.

Baca juga: Golkar dan PAN Dukung Prabowo, Jokowi: Itu Urusan Mereka, Saya Bukan Ketua Partai

"Itu yang menurut saya ada beberapa implikasi yang membuat spekulasi itu berdasar," ujar dia.

Diberitakan sebelumnya, Partai Golkar dan PAN resmi bergabung dengan Partai Gerindra dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Tak hanya menjalin kerja sama politik, mereka juga menyatakan dukungan pencapresan terhadap Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dalam acara pernyataan dukungan di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Koalisi ini ditandai dengan penandatanganan kerja sama politik oleh empat ketua umum partai politik masing-masing, yakni Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Airlangga Hartarto dari Golkar, serta Prabowo sendiri.

Prabowo menyampaikan bahwa dipilihnya tanggal ini tak terlepas sebagai momentum peringatan koalisi Gerindra dan PKB yang telah lebih dulu dibangun persis setahun silam.

"Pada tanggal yang baik ini, 13 Agustus 2023, persis satu tahun tanda tangan kerja sama politik Gerindra dan PKB. Dan satu tahun kemudian kerja sama politik ini diperkuat dua partai bersejarah, partai yang besar," kata Prabowo.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga telah memberikan respons atas bergabungnya Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN) untuk mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (capres) di pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Menurut Jokowi, perkembangan sikap tersebut merupakan urusan masing-masing partai politik (parpol).

"Ya itu urusannya partai-partai lah. Urusannya Golkar, urusannya PAN, urusannya Gerindra, urusannya PKB (Partai Kebangkitan Bangsa). Itu urusannya partai-partai," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/8/2023).

Baca juga: Didukung 4 Parpol Parlemen, Potensi Prabowo Menang Pilpres Terbuka, Asalkan...

Saat ditanya soal apakah ada komunikasi dari empat ketua umum parpol tersebut kepada dirinya, Jokowi menjawab tidak.

"Endak. Endak. Itu urusan mereka. Urusan koalisi, urusan kerja sama. Saya bukan ketua partai. Saya Presiden," katanya.