JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs (Indostrategic) Ahmad Khoirul Umam menilai, bakal calon presiden (capres) PDI Perjuangan untuk Pemilu 2024, Ganjar Pranowo, belum mampu menjamin kemenangan.

Pasalnya, selain PDI-P, rencana pencapresan Ganjar hanya didukung oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

“Situasi ini cukup riskan bagi pencapresan Ganjar, karena back up mesin politik PPP masih belum bisa mengamankan dan mengoptimalkan pemenangan Ganjar,” kata Umam kepada Kompas.com, Senin (14/8/2023).

Baca juga: Peta Kekuatan 3 Poros Politik Terkini: Prabowo Kian Gemuk, Anies di Tengah, Ganjar Posisi Buncit

Pada Pemilu 2019, PPP mendapat perolehan suara paling kecil ketimbang delapan partai politik lain yang lolos ke parlemen.

Kini, oleh sejumlah lembaga survei, partai berlambang Kabah tersebut diprediksi tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold pada Pemilu 2024.

Prediksi ini, kata Umam, kian mengancam pencapresan Ganjar seandainya Pilpres 2024 digelar dua puraran.

“Jika PPP bisa mempertahankan eksistensinya pada Pileg 2024, maka ketika pilpres memasuki putaran kedua PDI-P masih punya teman dari partai Senayan,” ujar Umam.

“Namun, jika PPP tidak mampu mempertahankan eksistensinya, PDIP bisa menjadi the lonely fighter untuk memenangkan Ganjar, dengan dukungan partai-partai kecil di luar Senayan,” tuturnya.

Baca juga: Pilih Prabowo ketimbang Ganjar, Golkar: Ini Koalisi Tengah

Dengan dukungan PDI-P dan PPP, praktis, peta kekuatan koalisi pendukung Ganjar menjadi yang terkecil ketimbang dua poros koalisi lain.

Jika digabungkan, keduanya menghasilkan 25,56 persen perolehan kursi DPR RI dengan perincian 128 kursi PDI-P (22,26 persen), dan 19 kursi PPP (3,30 persen).

Memang, jumlah tersebut masih melampaui ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang mensyaratkan capres-cawapres diusung partai atau gabungan partai dengan minimal perolehan 20 persen dari kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional pada Pemilu 2019.

Namun, kekuatan koalisi PDI-P dan PPP jauh tertinggal dari pendukung Prabowo Subianto. Dengan kerja sama Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional (PAN), koalisi ini menghimpun kekuatan 46,9 persen.

Sementara itu, kekuatan poros pendukung Anies Baswedan berada di posisi tengah. Dengan dukungan dari Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), mantan Gubernur DKI Jakarta itu menghimpun kekuatan koalisi sebesar 28,35 persen.

“Peta koalisi kini berbalik 180 derajat. PDI-P yang sepuluh tahun memimpin koalisi pemerintahan, kini harus berpuas diri di posisi buncit dengan kekuatan partai pendukung Ganjar sebesar 25 persen,” ujar Umam.

Namun demikian, Umam mengatakan, koalisi menuju Pilpres 2024 belum final. Kerja sama antarpartai politik masih mungkin berubah sebelum resmi didaftarkan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Oktober mendatang.

Dia juga bilang, besar kecilnya koalisi belum tentu menjamin kemenangan capres.

“Besar koalisi tidak menentukan kemenangan capres-cawapres. Tergantung capres-cawapres mana yang mampu memenangkan hati, pikiran dan suara rakyat melalui narasi dan kampanye politiknya ke depan,” tutur Dosen Universitas Paramadina itu.

Baca juga: Yenny Wahid: Kalau Bahas Politik Praktis, Nanti Saya sama Mas Ganjar Mojok Sendiri, Ada Saatnya

Sebagaimana diketahui, baru-baru ini, rencana pencapresan Prabowo mendapat tambahan dukungan dari dua partai politik, Golkar dan PAN. Butuh waktu lama buat kedua partai menentukan pilihan.

Golkar dan PAN sebelumnya sempat berkomunikasi dengan PDI Perjuangan, parpol pengusung Ganjar Pranowo. Namun, pada akhirnya, kedua partai menjatuhkan arah dukungan ke Prabowo.

Pada Minggu (13/8/2023), keempat partai resmi berkoalisi ditandai dengan penandatanganan kerja sama oleh empat ketua umum partai politik masing-masing, yakni Muhaimin Iskandar dari PKB, Zulkifli Hasan dari PAN, dan Airlangga Hartarto dari Golkar, serta Prabowo sendiri.

Baca juga: PAN Bantah Dukung Prabowo karena Erick Thohir Ditolak Jadi Bakal Cawapres Ganjar

"Pada tanggal yang baik ini, 13 Agustus 2023, persis satu tahun tanda tangan kerja sama politik Gerindra dan PKB. Dan satu tahun kemudian kerja sama politik ini diperkuat dua partai bersejarah, partai yang besar," kata Prabowo di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, Jakarta, Minggu (13/8/2023).

Di luar itu, Prabowo juga mendapat dukungan dari partai politik non-parlemen, yakni Partai Bulan Bintang (PBB) pimpinan Yusril Ihza Mahendra.

Sementara itu, rencana pencapresan Anies didukung oleh Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan PKS. Partai Ummat besutan Amien Rais juga mendukung mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu.

Sedangkan Ganjar didukung oleh dua partai politik parlemen, yakni PDI-P dan PPP; serta dua parpol non-parlemen, yaitu Partai Hanura dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo).