AKURAT.CO Politik uang menjadi salah satu isu penting yang selalu muncul dalam setiap pelaksanaan pemilu. Untuk mengatasi itu, Bawaslu kembali memetakan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) tematik. 

Anggota Bawaslu, Lolly Suhenty, mengungkapkan bahwa praktik politik uang semakin beragam rupa dan sulit untuk diawasi.

Dengan kehadiran IKP tematik, Bawaslu mencoba menutup ruang gerak politik uang. 

"Isu-isunya spesifik, salah satu pertama yang kita luncurkan adalah pada isu politik uang," kata Lolly dalam Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024, Isu Strategis Politik Uang yang diselenggarakan di Bandung, Minggu (13/8/2033). 

Dia menjelaskan, dalam pemetaan IKP tematik terdapat lima provinsi paling rawan praktik politik uang yakni Maluku Utara, Lampung, Jawa Barat, Banten dan Sulawesi Utara. 

Berdasarkan agregasi tiap kabupaten/kota, Papua Pegunungan menjadi provinsi dengan tingkat kerawanan tertinggi politik uang, menyusul kemudian adalah Sulawesi Tengah, DKI Jakarta, Kalimatan Barat, Banten, Lampung, Papua Barat, Jawa Barat, Kepulauan Riau dan Maluku Utara.

Sementara, Jayawijaya menduduki urutan pertama kabupaten dengan kerawanan isu politik uang paling tinggi. Disusul Kabupaten Banggai dan Kabupaten Banggai Kepulauan di Sulawesi Tengah, Kabupaten Sekadau dan Kabupaten Lampung Tengah.

Berkaca dari penyelenggaraan Pemilu 2019 sampai Pilkada Serentak 2020, Bawaslu membagi modus politik uang dalam tiga bentuk yakni memberi langsung, memberi barang dan memberi janji.

Modus memberi langsung salah satunya berupa pembagian uang, voucher atau uang digital dengan imbalan untuk memilih calon tertentu.

"Yang nominalnya Rp20 ribu sampai Rp200 ribu. Murah ya, padahal buat masa depan Indonesia," ujar Lolly.

Modus memberi barang antara lain dilakukan dengan membagikan alat ibadah, bahan bangunan, kompor gas, hadiah lomba sampai alat mesin rumput. Sedangkan modus memberi janji berupa menjanjikan imbalan, uang atau barang saat masa tenang.