KBRN, Jakarta: Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyoroti kualitas udara di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Hal ini disampaikan Kepala Negara dalam rapat terbatas di Istana Merdeka, Senin (14/8/2023). 

Kepala Negara mengungkapkan, selama satu pekan terakhir kualitas udara di Jabodetabek sangat buruk dan tidak sehat. Hal tersebut berdasarkan hasil survey yang sudah diketahuinya.  

"Tanggal 12 Agustus 2023 yang kemaren kualitas udara di DKI Jakarta di angka 156 dengan keterangan tidak sehat," katanya. Menurut Presiden, ada beberapa faktor yang menyebabkan polusi udara di Jabodetabek.

Salah satunya, kemarau panjang selama tiga bulan terakhir yang menyebabkan peningkatan konsentrasi polutan tinggi. Presiden juga menuturkan penyebab lainnya adalah pembuangan emisi dari transportasi. 

Menurut Presiden, polusi udara diakibatkan aktivitas industri di Jabodetabek. Presiden pun memberikan sejumlah instruksi kepada jajaran menteri.

Untuk jangka pendek, Presiden meminta agar dilakukan intervensi sesegera mungkin untuk memperbaiki kualitas udara di Jabodetabek. "Kemudian, juga rekayasa cuaca untuk memancing hujan di kawasan Jabodetabek dan menerapkan regulasi untuk percepatan penerapan batas emisi," ujarnya.

Presiden juga mengatakan, memperbanyak ruang terbuka menjadi salah satu cara untuk memperbaiki kualitas udara. Karenanya, Presiden mengatakan, anggaran harus dipersiapkan.

"Kemudian memperbanyak ruang terbuka hijau. Dan tentu saja ini memerlukan anggaran, siapkan anggaran," ucapnya.

Selain itu, Presiden mendorong perkantoran menerapkan hybrid working atau percampuran. Percampuran ini antara work from office (WFO) dan work from home (WFH).

"Work from home mungkin saya nggak tahu. Nanti dari kesepakatan di rapat terbatas ini apakah 7-5 2-5 atau angka yang lain," katanya.

Untuk jangka menengah, Presiden meminta kementerian/lembaga konsisten menerapkan kebijakan. Yaitu mengurangi penggunaan kendaraan berbasis fosil dan segera beralih ke transportasi massal.

"Saya kira bulan ini LRT segera dioperasionalkan, MRT juga sudah beroperasi, kemudian kereta cepat bulan depan juga beroperasi. Dan juga percepatan elektrifikasi kendaraan umum dengan bantuan pemerintah," ujarnya.

Untuk jangka panjang, Jokowi meminta jajaran menteri memperkuat aksi mitigasi dan adaptasi perubaham iklim. Presiden mengatakan, harus dilakukan pengawasan terhadap sektor industri dan pembangkit listrik, terutama di sekitar Jabodetabek.