KBRN, Jakarta: DKPP menegaskan, kasus politik uang jelang Pemilu 2024 harus menjadi perhatian khusus. Terutama, kepada anggota KPU dan Bawaslu di semua tingkatan selaku penyelenggaran pemilu.

DKPP menginginkan, anggota KPU dan Bawaslu memiliki integritas yang kuat dalam menjalankan tugas. Jangan sampai, nama lembaga diciderai oleh politik uang.

"Penyelenggara pemilu adalah penyelenggara yang sejak dilahirkan dibentuk memiliki karakter dan integritas yang kuat. Jadi, jangan ciderai proses seleksi itu dengan hal-hal yang nantinya akan bisa mencederai integritas teman-teman sekalian," kata Anggota DKPP Ratna Dewi Pettalolo dalam acara Peluncuran Pemetaan Kerawanan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024: Isu Strategis Politik Uang, di Bandung, Jawa Barat, Minggu (13/8/2023).

Ratna menekankan, DKPP memprediksi Pemilu 2024 bakal ramai laporan politik uang. Oleh karenanya, internal penyelenggara pemilu harus komitmen terlebih dahulu untuk menghindari dan menolak politik uang.

"Kita tidak bisa mencapai hasil bahwa pemilu dan pemilihan ke depan akan bebas dari politik uang. Kalau kita sendiri menjadi pelaku politik uang itu sendiri, ini harus menjadi perhatian bagi kita semua," ucap Ratna.

Sebelumnya, Menko Polhukam Mahfud MD menyoroti dugaan maraknya politik uang, hingga kecurangan-kecurangan saat Pemilu 2024. Menurutnya, hal tersebut tidak hanya berpotensi memecah belah persatuan bangsa Indonesia, namun juga dapat menurunkan partisipasi masyarakat.

"Kalau titik kerawanan dalam arti tempat itu sama saja, tidak ada daerah yang lebih rawan. Isu politik uang, kecurangan-kecurangan dan terutama hoaks atau berita-berita bohong, yang perlu di antisipasi cuma bidang itu saja," kata Mahfud MD kepada wartawan di Surabaya.
​