KBRN, Jakarta: Bawaslu RI menegaskan, titik paling rawan di era digitalisasi jelang Pemilu 2024 adalah informasi bohong atau hoaks. Seluruh stakeholder terkait, diharapkannya memerangi dan melaporkan berita bohong yang ada di media sosial (medsos).

"Hoaks atau berita bohong merupakan variabel titik rawan dalam pemilu dan pemilihan yang sifatnya tidak terhindarkan. Di masa digitalisasi dewasa ini," kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam webinar Sosialisasi Perkembangan Tahapan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 dipantau secara daring melalui kanal YouTube Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia, Jakarta, Sabtu (12/8/2023).

Jika hoaks tidak diredam, Bagja mengkhawatirkan, polarisasi masyarakat terjadi kembali seperti Pemilu 2019 lalu. Hoaks juga berimbas, menurunkan kredibilitas dan integritas penyelenggara Pemilu 2024.

"Sampak utama dari hoaks, munculnya polarisasi di tengah masyarakat, seperti yang terjadi pada Pemilu 2019 lalu. Apabila tidak ditangani, menurunkan kredibilitas dan integritas penyelenggaraan pemilu yang berakibat turunnya kualitas dan merusak rasionalitas pemilih," ucap Bagja.

Tidak sampai itu, Bagja mengungkapkan, hoaks juga menjadi biang kerok yang memunculkan konflik sosial. Kemudian, ujaran kebencian dan propaganda, serta membesarnya disintegrasi nasional.

"Kemudian yang kelima, menjadi contoh pemilihan lain di berbagai level. Sehingga kemudian akan menjadi persoalan di seluruh tingkatan pemilihan," ujar Bagja.
​