Harianjogja.com, KULONPROGO—Politik uang dan politik identitas yang kerap menghantui pelaksanaan pemilu bakal diperangi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Kulonprogo. Komitmen ini akan dijaga untuk Pemilu 2024.

Ketua Bawaslu Kulonprogo Ria Harlinawati di Kulonprogo, Jumat (11/8/2023) mengatakan persoalan utama di Kulonprogo dalam pelaksanaan pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah adalah  politik uang dan politik identitas. "Politik uang dan politik identitas sangat mencolok dan sulit ditindaklanjuti," kata Ria.

Ia mengatakan terkait politik identitas ini cara pandang orang yang satu dengan yang lain berbeda. Saat ada temuan dari masyarakat, katanya,  Bawaslu tidak langsung bisa memutuskan itu kasus identitas. Bawaslu melakukan kajian terlebih dahulu dan harus mencocokkan dengan pasal-pasalnya.

"Ketika ada politik uang dan politik identitas berdasarkan anggapan masyarakat banyak, tetapi ketika masuk dalam penanganan pelanggaran tidak semudah itu untuk menanganinya," kata dia.

BACA JUGA: Kabasarnas Mengaku Menerima Uang Lelang Proyek Pengadaan Barang

Untuk itu, lanjut Ria, Bawaslu Kulonprogo jauh hari sebelum pelaksanaan Pemilu 2024 telah melakukan pencegahan-pencegahan secara optimal.

"Saat ini berupaya meyakinkan masyarakat terkait pelanggaran yang banyak terjadi adalah praktik politik uang. Namun dalam pelaksanaan tidak semudah asumsi masyarakat karena ada regulasi yang harus dilaksanakan," katanya.

Kepala Bidang Politik dan Ormas Kesbangpol Kulonprogo Mudopati mengatakan politik uang dan politik identitas menjadi tugas bersama untuk mengatasi hal tersebut.

"Harapannya dengan tidak adanya politik uang dan politik identitas melahirkan pemimpin yang berintegritas sehingga mampu memperjuangkan aspirasi dan menyejahterakan masyarakat Kulonprogo," katanya.

BACA JUGA:  Jenius Co.Create Community Gathering, Jaring Ide dan Masukan Masyarakat Digital Savvy

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Antara