GELORA.CO - Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah menyebut calon presiden dari partainya, Ganjar Pranowo, tak pernah tersandung dalam masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kasus korupsi. Said menyatakan partainya memiliki komitmen melahirkan calon pemimpin nasional sesuai kriteria syarat pencalonan presiden dan wakil presiden.

PDIP, menurut Said, mengusung Ganjar karena memenuhi sejumlah kriteria tersebut. Dia menjelaskan, terdapat 20 poin persyaratan capres dan cawapres yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan Umum. 

Di antara 20 syarat yang sifatnya normatif dan administratif, Said mengatakan ada juga syarat yang berhubungan dengan integritas sosial seperti tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan korupsi, maupun pidana berat lainnya.

“Capres dan cawapres juga wajib tidak pernah melakukan perbuatan tercela, tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih,” kata Said dalam keterangan tertulisnya yang diterima Tempo,  Jumat, 11 Agustus 2023.

Said mengatakan Ganjar sudah sangat memenuhi kriteria tersebut. Ia menyebut aparat penegak hukum tidak pernah menyangkakan Ganjar atas perbuatan korupsi. Selain itu, Gubernur Jawa Tengah tersebut disebut Said juga bukan penjahat hak asasi manusia.

“Apalagi lari ke luar negeri dari tanggung jawab yang seharusnya dijalaninya,” kata Said.

Sindiran untuk Prabowo?

Prabowo Subianto, satu dari tiga calon presiden yang digadang-gadang akan bertarung tahun depan, masih dihantui oleh dugaan pelanggaran HAM penculikan aktivis 98. Isu tersebut kembali mencuat setelah Prabowo bertemu dengan salah satu mantan aktivis 98, Budiman Sudjatmiko, beberapa waktu lalu. 

Pertemuan tersebut mendapatkan protes dari mantan rekan-rekan Budiman sesama aktivis 98. Mereka  menilai Prabowo Subianto sebagai orang yang harus bertanggung jawab terhadap pelanggaran HAM penculikan sejumlah aktivis pada 1997-1998. Saat itu, Prabowo menjabat sebagai Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad). 

Menurut catatan Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI) ada 13 orang yang hilang dan tak diketahui rimbanya hingga saat ini. Empat diantaranya adalah para aktivis Partai Rakyat Demokratik yaitu: Wiji Thukul, Bima Petrus, Herman Hendrawan, dan Suyat.  

Prabowo sendiri mengakui bahwa dirinya menjadi komandan dari Tim Mawar, tim dari kesatuan Kopassus yang melakukan penculikan terhadap para aktivis 98. Dalam wawancara dengan Tempo pada 2013, dia menyatakan bertanggung jawab atas penculikan tersebut.  Prabowo menyatakan saat itu dirinya hanya menjalankan tugas saja. 

"Ya, saya katakan, kadang dalam pemerintahan, kita sebagai alat pemerintah menjalankan misi yang dianggap benar. Begitu ada pergantian pemerintah, pemerintah baru menganggapnya tidak benar. Saya kan hanya petugas saat itu," kata dia. 

Meskipun demikian, Prabowo yang kini menjabat sebagai Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Menteri Pertahanan tidak pernah diseret ke meja hijau atas perbuatannya itu. Dia hanya sempat diadili oleh Dewan Kehormatan Perwira TNI saat itu. Dewan yang diketuai oleh Jenderal Subagyo Hadi Siswoyo dan beranggotakan enam perwira berpangkat letnan jenderal, yaitu Djamari Chaniago, Fachrul Razi, Yusuf Kartanegara, Agum Gumelar, Arie J. Kumaat, serta Susilo Bambang Yudhoyono, akhirnya memutuskan untuk memecat Prabowo. 

Pasca peristiwa 98 itu Prabowo memang sempat terbang ke luar negeri, tepatnya ke Yordania. Bahkan dia disebut sempat mendapatkan tawaran warga kenegaraan dari salah satu negara Timur Tengah tersebut. 

Adik Prabowo, Hasjim Djojohadikusumo sempat mengklarifikasi bahwa kepergian abangnya bukan untuk melarikan diri. Dia menyatakan Prabowo ke luar negeri untuk urusan pengobatan dan bisnis.

Pada Pilpres 2024, Prabowo Subianto akan bertarung dengan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Ketiganya hingga saat ini telah membangun koalisi yang bisa mengusung mereka.