JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengucapkan terima kasih pada Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly.

Ucapan terima kasih itu disampaikan karena Mahkamah Agung (MA) memutuskan untuk menolak gugatan peninjauan kembali (PK) Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko soal kepemimpinan Partai Demokrat.

“Atas nama pribadi dan keluarga besar Partai Demokrat, kami juga mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Menko Polhukam dan Menkumham atas komitmennya untuk penegakan hukum yang adil di negeri ini,” ujar AHY di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Baca juga: AHY Sebut PK Moeldoko Sempat Mengganggu Psikologis Kader Demokrat

Selain itu, ia juga mengapresiasi para hakim MA yang telah mengambil keputusan untuk menolak PK kubu Moeldoko tersebut.

“Terima kasih telah membuat keputusan yang rasional berdasarkan hati nurani dan juga kebenaran murni,” kata AHY.

Di sisi lain, AHY mengaku bahwa PK Moeldoko sempat mengganggu internal maupun eksternal Demokrat.

Dari sisi internal, menurutnya banyak kader yang khawatir putusan MA bakal memenangkan kubu Moeldoko.

Baca juga: MA: Putusan Tolak PK Moeldoko soal Demokrat Tak Berkorelasi dengan Ultah AHY

Sementara itu, dari sisi eksternal, masyarakat menjadi ragu apakah Demokrat bisa mengikuti Pemilu 2024.

“Mereka semua takut, khawatir, jika partai yang dibangun dan diawaki selama ini, dengan susah payah, dirampas begitu saja oleh para pembegal partai,” ujar AHY.

Sebagaimana diketahui, Mahfud MD sempat memberikan respons di awal upaya kubu Moeldoko melakukan gerakan merebut kepemimpinan Demokrat pada awal 2021.

Mahfud juga menekankan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak terlibat dalam langkah Moeldoko.

Sebaliknya, Mahfud mengklaim mendapatkan pesan dari Jokowi untuk menegakkan hukum dan tak boleh Demokrat jatuh ke tangan mantan Panglima TNI itu.

Sementara itu, Yasonna Laoly menjadi salah satu pihak yang digugat oleh Moeldoko dalam PK karena Kemenkumhan mengakui kepemimpinan Demokrat yang sah berada di tangan AHY.

Baca juga: Kudeta Demokrat yang Kandas...