JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan isi pembicaraan dengan Presiden Joko Widodo terkait upaya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko untuk merebut kepemimpinan Demokrat.

Ia mengatakan pertemuan dengan Jokowi berlangsung di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, 2021 lalu.

Ketika awal mula Moeldoko dan sejumlah mantan kader Demokrat berupaya untuk menggelar kongres luar biasa (KLB) untuk menggulingkan kepemimpinan AHY.

“Ketika saya menjelaskan kepada beliau (Jokowi) dan beliau juga mengatakan bahwa beliau tidak tahu apa-apa,” ucap AHY dalam konferensi pers di kantor DPP Partai Demokrat, Jalan Proklamasi, Menteng, Jakarta, Jumat (11/8/2023).

Baca juga: PK Moeldoko Ditolak MA, AHY Ucapkan Terima Kasih pada Mahfud dan Yasonna Laoly

Mendengar pernyataan itu, AHY mengaku menjelaskan kepada Jokowi bahwa bagaimanapun, Moeldoko adalah anak buahnya.

Ia mengklaim saat itu publik ingin Jokowi melakukan tindakan tegas kepada Moeldoko.

“Masyarakat sudah berharap, seharusnya ada langkah-langkah yang lebih menentukan. Misalnya, kalau KSP Moeldoko melakukan perbuatan tidak etis, merampas partai yang berdaulat harusnya ada hal-hal lain (yang dilakukan Jokowi), selain hanya ditanya,” papar dia.

Namun, AHY mengaku tak ingin mendesak atau memaksa Jokowi bersikap lebih jauh kepada Moeldoko.

“Kita juga tidak ingin mengotak-atik hak prerogatif Presiden, tapi rakyat yang bicara, kami tidak ingin terganggu dengan apapun itu,” sebut dia.

Baca juga: MA Tolak PK Moeldoko soal Demokrat, Anies: Kebenaran Akhirnya Menang

Akhirnya, ia menyatakan bahwa Demokrat fokus menjaga soliditas internal untuk menjaga kedaulatan partai.

“Hikmah besarnya adalah, justru Demokrat termasuk salah satu yang melakukan konsolidasi,” imbuh dia.

Mahkamah Agung (MA) telah menolak upaya peninjauan kembali (PK) Moeldoko terkait kepemimpinan Demokrat.

Keputusan itu diambil bertepatan dengan perayaan ulang tahun AHY yang ke 45 pada Kamis (10/8/2023).

Adapun Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD sempat menyatakan bahwa Jokowi juga tak menyetujui langkah politik Moeldoko yang mengganggu Demokrat.

Mahfud mengungkapkan Jokowi meminta hukum ditegakan dan Moeldoko jangan sampai bisa memimpin Demokrat.