Kanker leher rahim (serviks) merupakan jenis kanker penyebab kematian tertinggi nomor dua dan salah satu beban pembiayaan kesehatan terbesar di Indonesia. Tahun 2021 (data Globocan), terdapat 36.633 kasus kanker serviks di Indonesia dengan angka kematian yang terus meningkat.

Penyebabnya beragam, namun sebagian besar disebabkan oleh infeksi Human Papillomavirus atau HPV yaitu sekitar 95%. Walaupun memiliki risiko kematian yang tinggi, kanker serviks dapat dicegah. Salah satunya upaya pencegahan yaitu melalui pemberian imunisasi Human Papillomavirus (HPV).

Pemerintah berkomitmen untuk mencegah morbiditas, mortalitas, dan kecacatan yang disebabkan oleh penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Program prioritas ini merupakan upaya promotif preventif atau untuk pencegahan dengan memperkenalkan jenis vaksin baru yang ditambahkan dalam program imunisasi nasional, termasuk vaksin HPV.

Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Maxi Rein Rondonuwu mencanangkan perluasan pemberian imunisasi HPV secara nasional di SDN 8 Tondano, Kabupaten Minahasa, Provinsi Sulawesi Utara pada Rabu, 9 Agustus 2023.

Dirjen Maxi menjelaskan perluasan pencanangan imunisasi HPV merupakan upaya pemerintah untuk menjaga masa depan anak-anak perempuan Indonesia agar selalu sehat, terhindar dari kanker serviks yang merupakan kanker penyebab kematian tertinggi kedua di Indonesia.

“Vaksin HPV ini akan diberikan secara gratis dan sangat penting untuk melindungi anak perempuan dari kanker serviks atau kanker leher rahim. Tingkat kematian akibat kanker ini mencapai 50% karena mereka datang sudah terlambat. Imunisasi merupakan upaya yang paling murah. Kalau sudah kena kanker serviks sudah pasti mahal biayanya. Untuk itu, Kemenkes melakukan perluasan HPV secara nasional,” kata Dirjen Maxi.

“Tolong sampaikan kepada masyarakat terutama yang memiliki anak perempuan usia 11 dan 12 tahun untuk segera memanfaatkan program pemerintah ini,” harap Dirjen Maxi.

Introduksi imunisasi HPV, lanjutnya sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa tahun lalu, mulai dari tahun 2016 di Provinsi DKI Jakarta, hingga pada tahun 2021 sudah ada 20 Kabupaten/Kota yang melaksanakan imunisasi HPV. Tahun 2022 diperluas ke 112 Kabupaten/Kota. Total terdapat 132 Kabupaten/Kota yang telah melaksanakan introduksi imunisasi HPV. Percepatan imunisasi HPV terus dilakukan dengan melaksanakan perluasan secara nasional di seluruh Kabupaten/Kota di tahun 2023.

Pemberian imunisasi ini bagi anak yang bersekolah dilaksanakan melalui kegiatan Bulan Imunisasi Anak Sekolah atau BIAS.

Dirjen Maxi menekankan untuk mempercepat penurunan angka kesakitan dan kematian akibat kanker serviks diperlukan capaian imunisasi HPV minimal 90%.

Komitmen pemerintah dalam menyukseskan imunisasi HPV telah diwujudkan dengan terbitnya Surat Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri yaitu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Peningkatan Status Kesehatan Peserta Didik dimana Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/bentuk lain yang sederajat perlu memastikan status imunisasi setiap peserta didik lengkap, termasuk di dalamnya adalah imunisasi HPV.

Selain itu, peran Pemerintah daerah dan sektor pendidikan sangat penting bagi keberhasilan pelaksanaan imunisasi HPV yang terintegrasi dengan BIAS sebagai salah satu Upaya Kesehatan Sekolah (UKS).

Ketua DPR RI Komisi 9, Felly Estelita Runtuwene menyebut pencanangan perluasan imunisasi HPV secara nasional ini merupakan momentum yang sangat penting dalam memberikan perlindungan sejak dini dari bahaya kanker serviks. Untuk itu, selaras dengan Dirjen Maxi, ia pun mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan program pemerintah ini dengan sebaik-baiknya.

“Saya mengajak semua yang datang hari ini untuk berkomitmen untuk mencegah kanker serviks dengan ikut berpartisipasi aktif dalan pelaksanaan imunisasi HPV. Juga jangan takut untuk mendapatkan imunisasi HPV, karena ini merupakan bagian dari ikhtiar kita dalam mencegah kanker serviks,” ajaknya.

Menurut Maniza Zaman, pimpinan tertinggi UNICEF Indonesia mengatakan bahwa UNICEF pada prinsipnya sangat mendukung langkah nyata pemerintah Indonesia dalam memperluas cakupan imunisasi HPV guna melindungi anak-anak dari ancaman kanker serviks.

“UNICEF berkomitmen untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam eliminasi kanker serviks pada perempuan tahun 2030. Memberikan akses vaksin HPV secara gratis pada anak perempuan usia sekolah dasar sangat penting untuk upaya ini. Perluasan skala nasional imunisasi HPV di Indonesia menandai langkah signifikan untuk melindungi jutaan anak perempuan dari kanker serviks.”

WHO Indonesia mengapresiasi upaya Indonesia mengintroduksi imunisasi HPV secara nasional, mengingat kanker serviks masih merupakan kanker pada perempuan paling umum keempat di dunia, bahkan kedua di Indonesia. Secara global, sembilan puluh persen kasus terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah seperti Indonesia.

“Imunisasi HPV, dikombinasikan dengan skrining dan pengobatan dini, adalah upaya pencegahan kanker serviks yang paling efektif dari segi biaya. WHO mendorong semua negara mengintroduksi imunisasi HPV dan memastikan 90% anak perempuan mendapatkannya sebelum usia 15 tahun pada 2030” kata Dr. N. Paranietharan, Perwakilan WHO untuk Indonesia.

Managing Director, Policy, Programme Design & Delivery Support Gavi, the Vaccine Alliance, Kelechi Ohiri, menyebut bahwa pihaknya dengan optimis mendukung Indonesia dalam pencanganan perluasan imunisasi HPV ini.

“Hari ini adalah hari penting dalam perjuangan bersama kita untuk mengeliminasi kanker serviks. Vaksin HPV sangat efektif untuk melindungi gadis remaja dari penyakit yang mematikan namun dapat dicegah. Gavi bangga dapat bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan mitra lainnya untuk memperluas akses terhadap vaksin ampuh dan dapat menyelamatkan jiwa ini yang akan melindungi generasi wanita dan anak perempuan di seluruh Indonesia untuk tahun-tahun mendatang,” jelas Ohiri.