Mutiul Alim | Rabu, 09/08/2023 19:40 WIB

Penerimaan peserta didik baru (Foto: Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Pertimbangan Presiden Joko Widodo untuk menghapus sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), dinilai bukan solusi yang tepat untuk menyelesaikan carut marut PPDB.

Pengamat pendidikan Vox Populi Institute, Indra Charismiadji mengatakan bahwa meski sistem zonasi nantinya dihapus, PPDB tetap masih akan menyisakan problem.

Padahal, menurut dia sistem zonasi PPDB yang dilahirkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) era Muhadjir Effendy, sudah tepat bila diawasi pelaksanaannya.

"Akan timbul masalah yang sama. Yang enggak dapat bangku balik lagi mayoritas anak miskin," kata Indra saat dihubungi Jurnas.com pada Rabu (9/8).

Masalah yang terjadi selama ini, lanjut Indra, ialah kurangnya jumlah satuan pendidikan untuk menampung peserta didik. Bila ingin menyelesaikan persoalan PPDB ke depan, seharusnya ini yang menjadi fokus pemerintah.

"Tambah SMP dan SMA/K Inpres. Juga, sekolah swasta dengan SPP dibiayai 100 persen oleh pemerintah, seperti DKI Jakarta dan Kota Tangerang," imbuh dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR, Ahmad Muzani mengatakan bahwa Presiden Jokowi sedang mempertimbangkan penghapusan sistem zonasi PPDB. Hal ini disampaikan usai bertemu presiden di Istana Negara, pada Rabu (9/8).

"Presiden sedang mempertimbangkan untuk menghapus kebijakan ini (PPDB zonasi) tahun depan," kata Muzani kepada awak media di Kompleks Istana Negara.

Kepada Presiden Jokowi, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra ini menyampaikan bahwa sistem zonasi PPDB pada praktiknya menimbulkan banyak persoalan.

Padahal, kebijakan yang dilahirkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) era Muhadjir Effendy itu sejatinya untuk pemerataan satuan pendidikan.

"Yang terjadi justru sekolah unggul jadi unggul, yang nggak unggul malah tidak unggul. Bahkan ada menimbulkan ketidakadilan di beberapa tempat," terang dia.