Jember (beritajatim.com) – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menolak pengajuan Rancangan Peraturan Daerah Pemanfaatan dan Pelestarian Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Jember. Demikian hasil konsultasi Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Jember 2022 kepada Biro Hukum Pemprov.

Ada 25 raperda yang dikonsultasikan dan dua raperda yang ditolak atau dihapuskan, termasuk raperda soal pesisir. Pemkab Jember dinilai tidak memiliki kewenangan atas wilayah pesisir. “Tapi untuk pengelolaan kami tetap diizinkan dengan peraturan bupati saja,” kata Bupati Hendy Siswanto, Senin (29/11/2021).

Program maritimnomics akan diwujudkan Hendy melalui Perda Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember. “Pembangunan boleh dilakukan di pesisir namun dengan jarak sempadan pantai dijaga. Pengelolaan maritimnomics untuk tempat tambak, pertanian, pariwisata diizinkan. Kita boleh mengelola itu, tapi perdanya tak diizinkan,” katanya.

Hendy berencana mengajukan hak pengelolaan lahan atas sejumlah pulau kecil di perairan Jember. “Pulau-pulau kecil itu tidak dikuasai, tapi untuk pengelolaan. Kami akan buat surat lagi ke gubernur agar pulau-pulau kecil itu di-HPL-kan. Ada 13 pulau kecil yang berpotensi kalau kita maksimalkan, termasuk Nusa Barong,” katanya.

Tiga belas pulau kecil itu akan dijadikan destinasi wisata. “Kami sudah minta tiga kapal 120 JT ke Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk keselamatan nelayan di Puger, dan dengan kapal berkapasitas 120 JT itu bisa mampir ke pulau-pulau kecil,” kata Hendy.

Jauh-jauh sebelumnya, Hendy pernah mengatakan, ingin mengelola Nusa Barong dan pulau-pulau terluar lainnya. Saat ini Nusa Barong masih berstatus cagar alam. “Nusa Barong ini jadi tempat bersandarnya kapal-kapal dan nelayan-nelayan kita untuk menyelamatkan diri (saat ombak besar). Harus ada peran serta pemkab untuk melindungi nelayan-nelayan yang mencari kehidupan ekonomi,” katanya.

“Kami mengajukan untuk wisata edukasi, karena di situ ada tanaman-tanaman yang tidak ada di tempat lain. Kami juga mendapat informasi di Nusa Barong ada landasan pesawat peninggalan zaman Jepang,” katanya, medio September 2021 lalu. Pemkab Jember sebenarnya sudah menjalin nota kesepahaman dengan Perhutani, yang akan ditindaklanjuti dalam perjanjian kerja sama.

Sebagaimana Nusa Barong, pulau-pulau kecil terluar akan dijadikan wisata edukasi pula. “Kami tawarkan ke wisatawan. Pulau terluar kalau dibiarkan kan sayang, karena bisa digunakan untuk peningkatan ekonomi. Dalam kondisi seperti ini kita harus kreatif dan inovatif. Tidak mungkin pulau terluar dibiarkan terus,” kata Hendy. [wir/kun]