Samrut Lellolsima | Senin, 07/08/2023 19:05 WIB

Wakil Ketua BKSAP DPR, Putu Supadma Rudana. (Foto: Dok. Ist)

Jakarta, Jurnas.com - Ketua Desk Kerja Sama Regional Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, Putu Supadma Rudana mengungkapkan, Indonesia sebagai ketua AIPA mendorong lima poin konsensus agar diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yang saat ini dipimpin junta militer karena terjadi pengambilalihan kekuasaan secara tidak demokratis.

“Memang ada keinginan, Parlemen Indonesia untuk mengundang parlemen yang demokratis dipilih oleh rakyat Myanmar, yaitu Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw (CRPH). Tentu kita juga harus melihat negara-negara ASEAN lainnya. Dan tentu kita juga harus menghargai pendapat negara-negara ASEAN lainnya,” papar Putu usai pembukaan secara resmi Sidang Umum AIPA, di Jakarta, Senin (7/8).

Adapun lima poin konsensus untuk diterapkan dan diimplementasikan oleh Myanmar yaitu tidak adanya kekerasan, stop konflik yang terjadi. Kedua, agar semuanya kembali damai. Ketiga, adanya mediasi dari utusan khusus.

"Isu-isu yang berhubungan dengan human rights atau kemanusiaan harus dijaga karena banyak pengungsi jangan sampai merugikan masyarakat yang tidak berdosa. Terakhir, justru ASEAN mengirim utusan untuk mengawal proses demokratisasi di Myanmar. Itulah poin-poin dari konsensus yang ingin kita capai,” ungkapnya.

Hadir dalam kesempatan ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI, Edhie Baskoro Yudhoyono; Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Kahar Muzakir; Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini; Pimpinan DPR RI Lodewijk Freidrich & Rahmat Gobel; Ketua MPR RI Bambang Soesatyo.