Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintahan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) kembali mewacanakan akan melarang kegiatan ekspor 'harta karun' yang memiliki nilai tambah yang besar. 'harta karun' itu adalah pasir kuarsa atau silika.

Sebelumnya, Presiden Jokowi secara tegas akan melarang kegiatan ekspor pasir kuarsa ini. Menurut Jokowi dalam perhitungan pemerintahannya, pasir kuarsa rupanya memiliki sebanyak 60 ribu turunan yang memiliki nilai tambah.

"2027 ekosistem EV harus tuntas. Semua hilirisasi termasuk pasir silika juga akan kita larang ekspor. Kalau pasir silika ini saya sudah hitung turunannya ada 60 ribu, ada nilai tambah yang besar," ungkap Jokowi di Istana Negara beberapa waktu lalu.

-

-

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif menyatakan larangan ekspor pasir kuarsa saat ini masih sebatas wacana. Namun, pemerintah tengah mengkaji kebutuhan pasir kuarsa untuk bahan baku komponen produksi panel surya itu.

"Itu masih wacana, tapi kita melihat ketersediaan sumber potensi kita hitung misalnya 1 meter persegi solar pv memakai berapa kilo sebagai silika sampai kemudian di convert," kata Arifin di Gedung Kementerian ESDM, dikutip Selasa (8/8/2023).

Di sisi lain, pemerintah sendiri menargetkan kapasitas terpasang pembangkit listrik energi baru dan terbarukan (EBT) pada 2060 mencapai 700 Giga Watt (GW). Sementara, dari kapasitas tersebut mayoritas Pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) akan mendominasi dengan kapasitas sebesar 400 GW.

"Indonesia kan tadi dibilang punya rencana sampai 2060 300-400 GW, nah cukup apa enggak. Tapi yang pertama kita harus upayakan bangun dulu manufacturing facilitiesnya, tapi kan skrg ini kita juga pasir sekilo berapa? murah kan? kalau bikin solar pv itu berapa, mahal kan, nah itu yang harus kita pertimbangkan ke depan," ujar Arifin.

Sebagaimana diketahui, pasir kuarsa sendiri menjadi salah satu bahan baku pembentuk panel surya. Di mana, dalam catatan Kementerian Perindustrian (Kemenperin), pasir ini banyak diekspor ke China.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang juga sempat menyatakan bahwa buka suara soal adanya opsi pelarangan ekspor komoditas pasir silika atau pasir kuarsa. Pada dasarnya hilirisasi memang harus dilakukan untuk sumber daya alam yang ada di Indonesia.

"Pada dasarnya dalam UU memang harus ada hilirisasi," ungkap Agus ditemui di Senayan Park, Jakarta Pusat, mengutip Detikcom, Rabu (2/8/2023).

Lebih lanjut, Agus bilang selama ini pasir kuarsa kebanyakan diekspor ke China. Di sana komoditas itu banyak digunakan untuk bahan pembentuk panel surya. Nilai tambah tersebut, menurut Agus, selama ini hanya dinikmati China, padahal komoditas itu sangat banyak ada di Indonesia.

"Itu kan bisa jadi panel surya dan kaca, sekarang kan lebih banyak ekspor ke China. Dan mereka yang nikmati nilai tambah, itu yang harus kita perhatikan. Seperti kasus nikel lah," beber Agus

Sejauh ini pemerintah sendiri sudah berhasil menarik minat salah satu pabrik pengolah pasir kuarsa besar asal China untuk investasi di Indonesia. "Investornya kita ajak bicara dan ditargetkan masuk ke Indonesia, kan hasil dari kunjungan ke China ada MoU dengan pabrik kacanya itu," sebut Agus.

Agus bilang potensi nilai tambah pasir kuarsa bila di hilirisasi diyakini sangat besar. Bahkan, jauh lebih besar daripada turunan nikel. "Kalau kuarsa besar sekali (nilai tambahnya), mungkin bisa lebih besar dari nikel," pungkas Agus.

[-]

-

Top! Proyek Kebanggaan Jokowi Bisa Bawa RI Ketiban Rp8.120 T
(pgr/pgr)