KBRN, Samarinda: Wakil Presiden Ma’ruf Amin memastikan, Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS) akan terus berjalan meski Indonesia berganti kepemimpinan. Banyaknya terbentuk KDEKS di berbagai wilayah menunjukkan komitmen pemerintah dalam memajukan ekonomi syariah. 

“Ke depan, tentu (KDEKS, red) akan terus berjalan, ya. Motor penggeraknya nanti KNEKS (Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah)," ujar Wapres kepada awak media usai menghadiri Pengukuhan KDEKS Provinsi Kaltim di Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Samarinda, Jumat (4/8/2023).

"Dengan berdasarkan berbagai undang-undang. Karena sistem ekonomi nasional kita sudah menganut dua sistem, ada yang konvensional, ada yang syariah," kata Wapres.

Menurut Wapres, program-program KDEKS yang bersinergi dengan KNEKS dapat tetap berjalan di 2024. Karena, Indonesia telah memiliki berbagai peraturan serta lembaga non pemerintah yang menjamin penyelenggaraan ekonomi dan keuangan syariah.

“Saya yakin bahwa ke depan, walaupun berganti pemerintahan, karena sudah ada undang-undang dan sudah ada kelembagaannya. Dan sudah ada lembaga-lembaga non pemerintah dan masyarakat, seperti ada MES (Masyarakat Ekonomi Syariah), ada IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Indonesia)" ujarnya.

"Kemudian ada juga lembaga-lembaga yang berada di Majelis Ulama Indonesia (MUI), (seperti) DSN (Dewan Syariah Nasional). Ini semua merupakan suatu ekosistem yang sudah terbangun,” ucap Wapres. 

Wapres mengatakan, dirinya akan meminta KNEKS untuk berkoordinasi dengan KDEKS di berbagai wilayah. Agar program KDEKS dapat disesuaikan dengan kebutuhan di wilayahnya masing-masing.

“Untuk itu, nanti mungkin tidak lama lagi, saya sudah bicara dengan pihak KNEKS yang sekretarisnya Bu Menkeu. Akan ada rapat-rapat koordinasi antara KNEKS pusat dan KDEKS," ujarn Wapres.

"Untuk menggerakkan di masing-masing daerah. Supaya mereka bergerak sesuai potensi yang dimiliki daerah itu,” kata Wapres.