Rapat pengawasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Terkait Pemberdayaan dan Perlindungan Kelompok Disabilitas bersama Anggota Komite III DPD RI Cholid Mahmud .

Krjogja.com - YOGYA - Ada sekitar 7.500 anak berkebutuhan khusus terdapat di DIY. Dari angka itu sebanyak 5.073 telah bersekolah di SLB dan masih ada lebih dari 1.200 anak difabel belum bersekolah. Barbagai alasan mendasari orangtua maupun wali tak menyekolahkan mereka, mulai dari sulit mengantar maupun jauhnya akses ke SLB.

Subkoordinator Bidang Kurikulum dan Pendidikan Khusus Disdikpora DIY, Suryanto mengungkapkan jumlah SLB di DIY ada 81 sekolah, yang terdiri dari 9 negeri dan selebihnya 71 swasta. Sementara untuk guru terdapat 1.174 orang dan tenaga pendidik 197 orang.

"Secara umum operasional SLB lancar tapi terkendala kekurangan guru terutama seni dan olahraga,” katanya dalam rapat pengawasan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Terkait Pemberdayaan dan Perlindungan Kelompok Disabilitas bersama Anggota Komite III DPD RI Cholid Mahmud di Kantor DPD RI, Selasa (01/08/2023).

Alasan lain yang muncul, yakni masih ada orang tua yang belum berkenan untuk menyekolahkan anaknya di SLB karena faktor tertentu. Hal ini menurutnya perlu menjadi perhatian bersama agar dapat dicarikan solusinya.

Menurut Cholid Mahmud, sebenarnya DIY sudah terbilang maju dalam hal perhatian pemerintah daerah terhadap kaum disailitas. Bahkan DIY jauh lebih maju dari pada nasional akan perhatian kaum disabilitas.

“Dalam konteks melaksanakan undang-undang, DIY lebih maju dari pada nasional. DIY sudah punya perda tentang disabilitas sebelum ada undang-undang disabilitas. Jadi perda di DIY sudah sejak 2012, sedangkan undang-undang disabilitas baru tahun 2016,” ungkap Cholid Mahmud.

Selain itu program-program pemerintah maupun fasilitas bagi kaum disabilitas di DIY dinilai sudah cukup memadai. Namun memang perlu adanya pembenahan dan penambahan, mengingat semakin kompleksnya kebutuhan para penyandang disabilitas ini.

Sedangkan untuk SLB, menurut Cholid Mahmud keberadaannya masih cukup kurang. Seperti di Kabupaten Gunungkidul dan Kulonprogo misalnya, wilayahnya luas serta penyandang disabilitasnya banyak namun keberadaan SLB masih sedikit.

“Gunungkidul cuma ada dua, padahal luas kabupaten tersebut hampir 50 persen luas wilayah DIY. Yang jauh-jauh jelas orangtuanya tidak punya kemapuan untuk mengantarkan,” ungkapnya.

Menurut Cholid Mahmud keberadaan SLB memang perlu dilakukan pendataan kembali. Hal ini penting agar seluruh masyarakat penyandang disabilitas di daerah ini dapat mengakses dan bersekolah di SLB.

“Harus ada datanya, disabilitas dan penyebarannya dimana saja. Nanti akan disesuaikan dengan penyebarannya itu,” pungkasnya. (*)