Ahli Psikologi Forensik Reza Indragiri menyayangkan sikap kepolisian yang langsung menyelidiki laporan terkait Rocky Gerung. Laporan ini terkait  umpatan "bajingan tolol" yang dilontarkannya sebagai kritik kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). 

Reza mengatakan, kepolisian sudah seharusnya mengacu Surat Edaran Kapolri No. SE/6/X/2015. Lantaran, surat tersebut sangat bagus, karena menunjukkan betapa Polri memprioritaskan restorative justice (RJ) berupa mediasi antara pihak, sementara litigasi kemudian hari.

“Nah, bayangkan jika Rocky dan Jokowi duduk bersama. Banyak manfaatnya bagi semua. Termasuk kecerdasan publik dalam bernegara,” kata Reza saat dikonfirmasi Alinea.id, Jumat (4/8).

Reza menyebut, metode RJ ini sendiri memiliki banyak hal positif. Pertama, RJ lebih ekonomis ketimbang litigasi, sehingga menekan borosnya biaya penegakan hukum. 

Kedua, pelaku yang menjalani RJ menurun kemungkinan mengulangi perbuatannya. Ketiga, korban lebih berpeluang mendapat penggantian atas kerugian yang ia alami. Keempat, masyarakat merasa ketenangan lebih cepat dan berskala luas.

“RJ sendiri punya banyak kelebihan,” ucapnya.

Sementara, Bareskrim Polri mengambil alih 13 laporan polisi terkait Rocky Gerung. Meski belum dinyatakan jelas, namun laporan ini diduga masih terkait ujaran kebencian yang disampaikan akademikus Universitas Indonesia itu terhadap Presiden Joko Widodo.

“Saat ini, ada 13 laporan polisi yang sudah diterima kepolisian dan dua pengaduan,” kata Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani di Bareskrim Polri, Jumat (4/8).