JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menganggap usia calon wakil presiden (cawapres) bukan sesuatu yang penting saat ini.

Ia mengatakan yang lebih penting adalah memastikan kualitas dari figur-figur yang nantinya ingin menjadi bakal RI-2.

“Menurut PAN, apakah usia 35 atau 40 tahun sebagai persyaratan pencalonan, hal itu bukan yang krusial. PAN lebih menekankan pada sisi integritas, kapasitas, dan kompetensi, intelektualitas, serta visi leadership,” ujar Viva dihubungi awak media, Kamis (3/8/2023).

Baca juga: Dukung Penurunan Batas Usia Capres-Cawapres, Nasdem: Yang Penting Kualitas Kepemimpinan

Ia menceritakan, mulanya batas minimal usia cawapres di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 adalah 35 tahun. Namun, batas usia itu ditingkatkan menjadi 40 tahun pada saat pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

“Saat itu saya sebagai anggota Pansus RUU Pemilu di DPR. Alasan mengapa menetapkan 40 tahun (adalah) berdasarkan pada kematangan pemikiran, intelektual, pengalaman diri, mental, dan spiritual setiap insan manusia diperkirakan telah memenuhi unsur tersebut,” papar dia.

Namun, ia menganggap saat ini beberapa negara lebih memilih figur muda untuk menjadi pemimpin.

Baca juga: Soal Batas Usia Capres-Cawapres, Prabowo: Jangan Lihat Usia, Banyak Negara Pemimpinnya Muda

Maka, ia mempersilahkan Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil keputusan atas gugatan uji materi UU Nomor 7 Tahun 2017 terkait usia cawapres.

Viva yakin, Presiden Joko Widodo pun tak akan ikut campur dalam proses pengambilan keputusan.

“Saya menilai Presiden Jokowi tidak akan melakukan intervensi ke lembaga yudikatif dan peradilan. (Sebab) yang menggugat itu kan di antaranya PSI dan beberapa kepala daerah dari Partai Gerindra dan lainnya. Dari partainya Presiden Jokowi, PDI-P, setahu saya tidak ada,” imbuh dia.

Baca juga: Malu-malu Kucing Pemerintah dan DPR Ingin Turunkan Usia Minimum Capres

Diketahui pemerintah dan DPR telah memberikan keterangan dalam proses peradilan uji materi UU Pemilu tersebut.

Keduanya memberikan sinyal untuk menyerahkan segala keputusan di tangan MK sendiri.