Kepala Staf Kepresiden Moeldoko menegaskan, pemberian bantuan program pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial merupakan amanat Presiden Joko Widodo. Dalam hal ini, Presiden Jokowi tidak ingin masyarakat hanya mendapatkan sertifikat, tetapi juga harus merasakan peningkatan kesejahteraan.

Tak hanya mendapatkan sertifikat, 662 Kepala Keluarga (KK) masyarakat perhutanan sosial di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Samosir, dan Kabupaten Tapanuli Utara juga menerima bantuan program pemberdayaan. Pemberian program integrasi lintas kementerian/lembaga tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat perhutanan.

Baca Juga: Moeldoko Turun Gunung Serap Aspirasi Publik Soal Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara

"Betapa Presiden memiliki semangat luar biasa untuk memikirkan masyarakatnya. Khususnya para petani yang mendapatkan SK perhutanan sosial," tegasnya di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Rabu (2/8/2023), dikutip dari siaran pers yang diterima di Jakarta.

Sebelumnya, pada Selasa (1/8), Moeldoko secara simbolis memimpin penyerahan bantuan 82 program integrasi pemberdayaan lintas kementerian. Program ini hasil orkestrasi Kantor Staf Presiden bersama Kemenko Marves. Terdapat empat kementerian dan lima BUMN yang terlibat.

Empat kementerian tersebut ialah Kementerian LHK dengan 15 kegiatan, Kementerian Pertanian dengan 14 kegiatan, Kementerian Koperasi dan UMKM dengan 8 kegiatan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan 3 Kegiatan. Sementara, lima BUMN yang terlibat ialah PLN dengan 17 kegiatan, BRI dengan 9 kegiatan, Hutama Karya dengan 2 kegiatan, Pupuk Indonesia Holding Company dengan 9 kegiatan, dan 5 kegiatan dari Indonesia Financial Group.

Bantuan program pemberdayaan lintas kementerian dan BUMN ini diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti bantuan bibit, pupuk, pendampingan, pelatihan dan monitoring, hingga pembangunan jalan jasa lingkungan pariwisata dan usaha tani. "Bantuan program pemberdayaan ini sudah disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Jadi, tidak asal-asalan," terang Moeldoko.

"Kita semua berharap bantuan ini dimanfaatkan sebaik-baiknya sehingga keinginan Presiden masyarakat tidak hanya menerima sertifikat, tapi kehidupannya juga bisa ditingkatkan benar-benar terwujud," sambungnya.

Moeldoko juga memastikan bahwa pemberian bantuan program integrasi pemberdayaan lintas kementerian untuk masyarakat perhutanan sosial akan terus berlanjut. Namun, pelaksanaannya akan dilakukan secara bertahap dan tidak bisa sekaligus.

"Sebab, kita perlu menyinkronkan dengan program-program kementerian/lembaga. Setelah itu, kita sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah. Jadi, gak bisa sekaligus berbondong-bondong dijalankan," tandasnya.

Panglima TNI 2013-2015 ini juga memberikan apresiasi kepada seluruh kementerian/lembaga, BUMN, dan Pemerintah Daerah yang ikut terlibat dan berkontribusi pada pemberdayaan masyarakat perhutanan sosial di Sumatera Utara.

Baca Juga: Kualitas Makin Sehat, Penyaluran Kredit Bank Mandiri Capai Rp 1.272,07 Triliun di Semester I 2023

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.