Jember (beritajatim.com) – Hendy Siswanto, Bupati Jember, Jawa Timur, terpesona dengan pusat pemerintah Kabupaten Badung, Bali saat berkunjung ke sana, 28-30 November 2021 lalu.

“Mereka membuat kantor pusat pemerintahan Badung. Jadi DPRD dan organisasi-organisasi perangkat daerah jadi satu berdiri di atas tanah 47 hektare. Dan itu ternyata keuntungannya banyak: efisiensi dan kerjasamanya enak,” kata Hendy.

Dari Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta, Hendy mendapat pernyataan bahwa kuncinya adalah bersatu. “Aparatur sipil negara atau birokrat dan masyarakat berkolaborasi,” katanya.

Hendy memang ingin mendirikan kawasan pusat pemerintahan di Jember, Bupati dengan program tematik ‘Wes Wayahe Pelayanan Jember Handal’. Namun, keinginan itu dikritik dan ditentang oleh sejumlah kalangan, termasuk parlemen.

Parlemen menilai perlu ada kajian ulang terhadap rencana tersebut. “Kami tidak menemukan alasan dan juga analisis permasalahan dalam substansi RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah),” kata Siswono, juru bicara DPRD Jember, dalam sidang paripurna persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026, di gedung DPRD Jember, Kamis (9/9/2021).

Menurut Siswono, perbaikan pelayanan handal sebaiknya lebih diarahkan pada komitmen untuk mendorong terselenggaranya reformasi birokrasi, digitalisasi pelayanan, serta perbaikan insfrastruktur pendukung pelayanan publik oleh pemerintah yang lebih inklusif dan ramah difabel.

Ketidaksetujuan terhadap rencana pemindahan pusat kantor pemerintahan juga disuarakan Fraksi PDI Perjuangan melalui juru bicara Tabroni. “Kami menolak pemindahan kantor Pemerintah Kabupaten Jember dan DPRD, karena prioritas fiskal ke depan seharusnya difokuskan untuk masalah kesehatan, jaring pengaman sosialm dan pemulihan ekonomi,” katanya.

Tabroni mengingatkan, rasionalitas pemindahan kantor pemkab dan DPRD untuk pemerataan ekonomi jelas tidak mendasar. “Pertama, pemindahan kantor Pemkab dan DPRD yang masih berada di Kecamatan Patrang (eks kota administratif) jelas bukan pemerataan ke arah utara Jember,” katanya.

“Harapan rakyat hari ini bukan pemindahan kantor atau pusat pemerintahan, melainkan adalah layanan publik khususnya pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang perlu menjadi skala prioritas,” tambah Dogol Mulyono, juru bicara Fraksi Gerakan Indonesia Berkarya (GIB).

Dalam pandangan Fraksi GIB, layanan satu pintu selama ini tidak benar-benar satu pintu. “Tapi masih banyak pintu yang mengharuskan pengguna layanan masuk ke pintu OPD lain di tempat yang berbeda. Bukan saja ribet dan ruwet, layanan berbagai perijinan di Jember masih lambat dan membutuhkan waktu panjang,” kata Dogol.

“Kami menolak dengan sungguh sungguh, karena akan menyedot anggaran yang besar. Di tengah situasi pandemi saat ini, tentu akan melukai hati rakyat. Anggaran tersebut dapat digunakan untuk penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi daerah,” kata Ketua Fraksi PDIP Edi Cahyo Purnomo.

Bupati Hendy Siswanto mengatakan, pemindahan pusat kantor pemerintahan, masih pada tahapan kajian awal dan perencanaan secara bertahap. “Kami sangat mengapresiasi bila Fraksi PDIP memiliki pemikiran yang konstruktif terhadap wacana publik dimaksud,” katanya. [wir/bjo]