RILISID, Jakarta — Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek), Nadiem Anwar Makarim disebut cuci tangan terkait polemik kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi. Karena, Nadiem beralasan, sistem zonasi dalam PPDB, merupakan kebijakan yang dibuat oleh Muhadjir Effendy saat menjabat Mendikbud.

"Mengapa ia (Nadiem) tidak merevisi Permendikbud PPDB Zonasi, jika ia merasa kena getah atas kebijakan tersebut. Di sini nampak Nadiem lepas tangan, dan cenderung angkuh, merasa paling benar," kata Ketua Hikmah dan Kebijakan Publik PP Pemuda Muhammadiyah, Andrean Noor, dalam keterangan tertulisnya, Senin (31/7/2023).

Andrean menganggap, cara Nadiem melemparkan bola panas kisruh PPDB ke Muhadjir, juga menunjukkan kapasitasnya dalam memimpin sebuah kementerian.

"Bukannya mengurai masalah, ia malah membuat masalah semakin runyam,” ucap Andrean.

Untuk itu, Pemuda Muhammadiyah berharap Presiden Joko Widodo memberikan evaluasi pada Nadiem dengan sikapnya yang berpotensi membuat gaduh kabinet kerja.

"Presiden harus evaluasi Kemendikbud Ristek Nadiem Makarim. Toh, percepatan pendidikan yang ia janjikan juga tak menemukan muara yang jelas," tutur Andrean.

Sebagai informasi, Nadiem sebelumnya menyebut, kisruh PPBD yang terjadi setiap tahun merupakan imbas dari penerapan sistem zonasi pendidikan. Sistem ini disebutnya bukan kebijakan yang ia buat, tetapi kebijakan warisan Mendikbud sebelumnya yakni Muhadjir Effendy.

"Saya setiap tahun kena getahnya,” ujar Nadiem saat memberikan materi pada acara Belajar Raya 2023, di Posbloc, Jakarta, Sabtu (28/7/2023).