JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, pemerintah akan menyiapkan insentif bagi para calon investor mobil listrik yang hendak masuk ke Tanah Air.

"Kami juga akan menyiapkan regulasi untuk memberikan insentif terhadap calon investor yang akan membawa investasi mobil listrik ke Indonesia," kata Agus seusai rapat di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Agus menuturkan, insentif yang akan diberikan akan berbentuk insentif fiskal, salah satunya berupa peniadaan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi produk kendaraan listrik.

Baca juga: Kembangkan Mobil Listrik, Ridwan Kamil Bawa Pulang Investasi Rp 2 Triliun dari China

Menurut dia, hal ini penting dilakukan agar Indonesia bisa kompetitif dibandingkan dengan negara-negara lain yang ingin menggenjot sektor kendaraan listrik.

"Harus kompetitif, misalnya pajak CBU (completely built up) itu nanti bisa kita nolkan, PPN-nya itu nanti bisa kita nolkan. Ini sedang kita rumuskan bersama Menteri Keuangan tetapi Bapak Presiden sudah menyetujui," ujar Agus.

Ia melanjutkan, pemerintah juga akan merelaksasi ketentuan mengenai tingkat komponen dalam negeri (TKDN) yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan.

Baca juga: Asuransi Mobil Listrik Masih Gunakan Regulasi Mobil Konvensional

Perpres itu mengatur bahwa industri kendaraan listrik wajib memenuhi TKDN untuk mobil listrik minimum 40 persen pada tahun 2024.

"Itu kita relaksasi, jadi 40 persen itu ada pada tahun 2026. Tentu capaian TKDN 40 persen ini belum tentu 2026, bisa lebih cepat," kata Agus.

Agus mengeklaim, kebijakan-kebijakan di atas dirancang untuk mempercepat pembangunan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

"Percepatan pembangunan ekosistem itu pasti nanti berkaitan dengan banyak hal, termasuk nanti in return akan ada penambahan pajak, in return akan ada perluasan tenaga kerja dan lain-lain," klaimnya.