RILISID, Jakarta — Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) Nadiem Makarim mengaku kerepotan dengan penerimaan peserta didik baru (PPDB) memakai sistem zonasi. Padahal, ini merupakan kebijakan Mendikbud sebelum dirinya, yaitu Muhadjir Effendy.

"(Zonasi) Itu kebijakan sebelumnya, Pak Muhadjir. Tapi itu kita sebagai satu tim merasa ini adalah suatu kebijakan yang sangat penting, yang sudah pasti bakal merepotkan saya," kata Nadiem, ditulis Minggu (30/7/2023).

Nadiem beralasan, akibat kebijakan zonasi, dirinya tiap tahun terkena dampaknya.

"Saya kena getahnya setiap tahun karena zonasi," ujar Nadiem.

Kendati demikian, Nadiem akan tetap melanjutkan kebijakan PPDB zonasi. Karena, ada banyak anak yang sudah belajar dan melakukan les bertahun-tahun untuk masuk ke sekolah tertentu. Anak-anak tersebut dan orang tuanya pasti akan kecewa. 

Selain itu, ada pula anak-anak yang tidak mampu membayar sekolah swasta lantaran tidak bisa masuk sekolah negeri. 

"Itu salah satu contoh di mana continuity itu sangat penting. Jadi ada berbagai macam kebijakan yang sebelumnya ada yang kita dorong, yang kita lanjutkan dan itu enggak masalah," kata Nadiem.

Diberitakan sebelumnya, diduga ditemukan banyak kecurangan dalam pelaksanaan PPDB 2023 dengan jalur zonasi. 

Fakta di lapangan, ditemukan orang tua yang melakukan kecurangan dengan migrasi atau menitipkan nama anaknya ke kartu keluarga (KK) warga di sekitar sekolah yang dituju. Tujuannya adalah agar anaknya dapat masuk di sekolah favorit meski jarak yang ditempuh dari rumahnya jauh. (*)