Anggota Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Pati, Maesaroh, mendorong pengembangan dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), pada rapat penyertaan modal daerah, selasa (18/7). Pihaknya menyampaikan terkait dengan penyertaan modal, DPRD menyepakati untuk dimasukkan dalam program pembentukan Perda Kabupaten Pati Tahun 2023.

“Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pati menyepakati adanya penyertaan modal oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati untuk Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah atau Bank Jateng pada perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023,” ungkap Maesaroh.

Sehingga Dengan adanya penyertaan modal daerah itu, diharapkan akan berdampak pada bertumbuhnya perekonomian daerah dan meningkatnya PAD Pemkab Pati melalui bagi hasil usaha atau deviden BUMD.

Ia menyebut, penyertaan modal itu, juga untuk memenuhi kekurangan modal disetor sesuai roadmap di tahun 2023. Di mana, sejak 2021 lalu belum menambah penyertaan modal, karena adanya refocusing akibat pandemi Covid-19. Selain itu juga, menurutnya untuk mempertahankan komposisi sharing kepemilikan saham Pemkab Pati pada PT Bank Jateng. Katanya, sampai dengan akhir 2022, sharing kepemilikan saham sebesar 2,24 persen. Jumlah itu, terbesar ketiga se-Jawa Tengah.

Maesaroh juga menegaskan, penyertaan modal tersebut tidak akan mengganggu pembiayaan Pemilu maupun Pilkada 2024.

“Selain itu, penyertaan modal tersebut juga tidak akan mengganggu kinerja keuangan Pemkab Pati pada perubahan APBD 2023 maupun APBD 2024,” ungkapnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD Pati Ali Badruddin menyampaikan, terkait penyertaan modal Bank Jateng, nantinya juga bisa meningkatkan deviden bagi Pemkab Pati.

“Perubahan Propemperda tentang penyertaan modal di BUMD yaitu di Bank Jateng kita minta deviden. Yang mana kita untuk tahun 2023 ini penyertaan modal bertambah Rp3 miliar. Kemudian yang tahun 2024 nanti kita menambah Rp7 miliar untuk memenuhi rasio penyertaan modal,” ujar Ali.