JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Golkar Idrus Marham berupaya mengajak para Ketua DPD Partai Golkar untuk bergerak mengganti Airlangga Hartarto dari jabatannya sebagai Ketua Umum Golkar.

Ia memaparkan empat alasan agar para ketua DPD Partai Golkar berani mengambil langkah. Pertama, kepemimpinan Airlangga dianggap tak lagi produktif.

“Kedua, misalnya adalah kasus-kasus yang mengaitkan nama ketua umum itu sangat memberatkan Partai Golkar. Kenapa? Karena situasi politik saat ini, tidak ada masalah saja diolah, apalagi ada masalah,” ujar Idrus di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (28/7/2023).

Baca juga: Puan Bertemu Airlangga, Said Abdullah Sebut PDI-P dan Golkar Segera Kerja Sama 

Alasan ketiga, Airlangga seolah-olah masih mendapatkan dukungan dari Presiden Joko Widodo untuk berada di puncak kepemimpinan Golkar.

Padahal, Jokowi sudah mengatakan tak ikut campur dengan dinamika internal Golkar.

“(Airlangga) mengambil langkah seakan-akan di back-up oleh Presiden. (Padahal) perintah Presiden kan sudah jelas, siapa pun di antara anggota kabinet yang dipanggil oleh penegak hukum, harus hadir,” tutur dia.

Alasan keempat, Idrus menuding langkah politik Airlangga akhir-akhir ini dilakukan bukan untuk memperbesar kekuatan Golkar jelang Pemilu 2024. Namun, hanya untuk mengamankan posisinya.

“Negosiasi-negosiasi politik yang dilakukan itu cenderung manipulatif, dalam arti untuk memproteksi diri,” ujar dia.

Adapun Idrus menganggap bahwa Airlangga berupaya mempengaruhi para Ketua DPD Golkar dengan menyampaikan seolah-olah masih mendapatkan dukungan dari Jokowi.

Baca juga: Airlangga Digoyang, Golkar Digoda

Hal itu mengacu pada komunikasi Airlangga dengan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (26/7/2023).

Saat itu, Airlangga mengaku turut membicarakan urusan politik, termasuk rencana pertemuannya dengan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani.

Airlangga pun akhirnya sudah bertemu dengan Puan di kediamannya, kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis (27/7/2023).

Hasil pertemuan itu, kedua partai politik (parpol) sepakat untuk membentuk tim teknis membahas soal rencana kerja sama politik untuk menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Konflik di internal Partai Golkar ini mulai berhembus awal Juli ini. Sejumlah politisi senior Golkar seperti Ridwan Hisjam dan Lawrence TP Siburian mendorong agar Airlangga segera dicopot dari posisinya dan digantikan oleh figur lain.

Lawrence bahkan menyatakan, pihaknya mendorong agar Menteri Koordiantor Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) sekaligus Ketau Dewan Penasihat Partai Golkar Luhut Binsar Pandjaitan bisa menggantikan Airlangga.