"Kalau memang ada yang 'melompati sistem' dan mengambil sesuatu dari situ, ya, kalau terkena OTT, ya, hormati proses hukum yang ada," ucapnya diplomatis Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Kamis (27/7).

Lebih jauh, Jokowi sesumbar bahwa pemerintah terus melakukan perbaikan sistem untuk mencegah korupsi. Penguatan dilakukan di seluruh kementerian/lembaga (K/L), seperti pengadaan barang dan jasa melalui katalog elektronik (e-katalog).

"Perbaikan-perbaikan sistem di semua kementerian dan lembaga terus kita perbaiki terus," katanya, melansir situs web Sekretariat Kabinet (Setkab). "E-katalog sekarang yang masuk mungkin sudah lebih dari 4 juta produk, yang sebelumnya hanya 50.000. Artinya, itu perbaikan sistem."