AKURAT.CO Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti pentingnya peran kepala daerah dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

"Pemberantasan korupsi membutuhkan orkestrasi, di mana setiap kamar kekuasaan dapat mengambil peran. Kamar legislatif, eksekutif, yudikatif maupun parpol," ujar Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam keterangannya, Kamis (27/7/2023).

Kepada kepala daerah, Firli berpesan agar dapat menjamin kepastian kemudahan investasi dan perizinan berusaha. Para kepala daerah diminta tidak memperjualbelikan surat izin investasi dan berusaha karena tak sedikit perkara yang ditangani KPK terkait hal ini.

Selain itu, para kepala daerah diminta fokus pada peningkatan pelayanan masyarakat ketimbang sibuk mencari cara memperkaya diri sendiri secara ilegal dan tak etis.

"Saya titip hal ini. Jangan ada lagi kepala daerah membuka usaha yang berpotensi konflik kepentingan. Contohnya seorang wali kota yang sudah KPK lakukan tangkap tangan, buka usaha hotel, rekreasi, homestay lalu seluruh kepala dinasnya diminta untuk adakan kegiatan rutin di sana. Lalu ada juga kepala daerah lain yang buka toko bangunan. Bukan tidak boleh, tapi jangan maksa," Firli menjelaskan.

Ketua KPK juga berpesan kepada para legislatif di daerah untuk menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas. Terlebih jika mengingat ada 344 anggota dewan atau sekitar 20 persen dari seluruh perkara korupsi yang ditangani KPK sejak 2004 hingga Juli 2023.

"Misalnya Pokir Dana Hibah. Terakhir kita dapat perkara ini di Jawa Timur. Semua dapat jatah masing-masing. Semoga tidak demikian," demikian Firli.