"Sehingga nantinya bantuan ini dapat menjadi bantalan sosial bagi masyarakat berpendapatan rendah untuk menjaga daya beli dan upaya pengendalian inflasi pangan, dimana kita akan menghadapi momentum Natal 2023 dan Tahun Baru 2024,” kata Arief dikutip dari Antara, Selasa (25/7/2023).

Arief menuturkan, tambahan bantuan pangan beras sesuai hasil keputusan rapat terbatas tentang Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Produk Pangan tanggal 10 Juli 2023. Presiden Joko Widodo memerintahkan untuk melanjutkan program penyaluran bantuan pangan beras berdasarkan usulan Badan Pangan Nasional.

Penyaluran bantuan beras tersebut merupakan keberlanjutan dari program penyaluran bantuan pangan kepada 21,353 juta KPM dengan total bantuan beras mencapai 640 ribu ton yang telah rampung dilaksanakan dalam tiga tahap yaitu pada bulan Maret, April dan Juni 2023.

Adapun besaran bantuan pangan beras tersebut sama dengan bantuan sebelumnya sebesar 10 kg per penerima yang akan digelontorkan dalam tiga tahap, sehingga setiap KPM akan menerima 30 kg beras. Bantuan tersebut bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Perum Bulog.

Arief mengatakan, penyaluran bantuan pangan di akhir tahun 2023 akan memberikan dampak positif terhadap penguatan daya beli masyarakat dan pengendalian inflasi. Pemerintah mewaspadai potensi kenaikan permintaan bahan pangan pada periode Natal dan Tahun Baru kenaikan tersebut harus diantisipasi agar tidak berdampak pada lonjakan harga pangan.

Lebih lanjut, dia menuturkan akan terus memacu Perum Bulog untuk terus melakukan penyerapan beras guna menambah stok melalui pengadaan dari dalam negeri maupun luar negeri. Lebih lanjut, dia menuturkan prioritas pengadaan beras berasal dari produksi dalam negeri.

“Bapak Presiden Jokowi telah memerintahkan agar di akhir tahun 2023 nanti kita masih memiliki stok sekitar 1,2 juta ton untuk dibawa (carry over) ke tahun 2024, sehingga kita bisa lebih baik dalam melakukan langkah-langkah antisipasi stabilisasi pasokan dan harga pangan, untuk itu perencanaannya telah kami siapkan dengan baik,” tutur Arief.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan mengalokasikan anggaran tambahan sebesar Rp8 triliun untuk bantuan pangan bagi masyarakat. Bantuan tersebut nantinya akan diberikan kepada 21,35 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

"Bapak presiden bahkan sudah meminta untuk kita menambahkan lagi bantuan pangan untuk masyarakat kelompok miskin, kita akan tambahkan Rp8 triliun," kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam konferensi pers APBN Kita edisi Juli, di Jakarta, Senin (24/7/2023).

Bendahara Negara itu menuturkan, kelompok atau keluarga penerima manfaat akan mendapatkan beras sebanyak 10 kilogram selama tiga bulan pada Oktober- Desember. Total yang akan diterima masyarakat yaitu 30 kilogram.

"Ini tambahan bansos kita rasakan memerlukan diperkuat untuk saat guncangan dan tekanan masih kita lihat dan pemulihan ekonomi jangan sampai tinggalkan kelompok yang paling rentan," jelasnya.