Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri mengaku kerap dirundung karena menyebut kadernya dengan sebutan 'petugas partai'. Diketahui, sebutan itu dipakai PDIP untuk menyebut kader-kadernya yang menjabat di jajaran eksekutif hingga legislatif.

"Kalau anak-anak (kader) saya itu, saya saja di-bully nggak boleh ngomong petugas partai. Lho, orang partai kita (aturannya) memang gitu, lho kok yang lain ikut mau nimbrung-nimbrung intervensi?" kata Mega bercerita.

Megawati yang juga merupakan Presiden ke-5 itu menyampaikan hal tersebut saat memberikan sambutan pada acara peresmian Kebun Raya Mangrove Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/7/2023).

-

-

Megawati mengatakan seluruh kader yang menjabat di eksekutif maupun legislatif tidak terlepas dari identitasnya sebagai kader partai. Sebab, menurutnya, pihak tersebut dapat menjabat karena didukung maju oleh partai politik.

Megawati lantas mencontohkan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, yang bisa maju menjadi pemimpin Kota Surabaya yang tak lepas karena dukungan dari partai politik.

"Ya kalau kamu mau ngikut kita, ikut aja kamu bilang ini kader. Nanti memangnya kalau bukan kader gitu, orang juga lalu bilang gini, misalnya Pak Eri, mana bisa dia jadi Wali Kota kalau tidak didukung oleh partai," sebut Mega.

Tak hanya itu, Megawati juga menyinggung soal aturan perundangan serta substansi partai politik. Di mana dalam aturan tersebut, kata dia, seorang capres bisa diusung oleh satu partai maupun beberapa partai.

"Lah namanya perundangan Republik Indonesia, coba kalian baca. Bahwa yang namanya capres itu diusung oleh satu partai atau beberapa partai. Wong itu jelas loh. Kok terus saya yang di-bully, bahwa nggak boleh kader, itu petugas partai. Loh saya bilang Pak Jokowi petugas partai, ayo mau di-bully lagi," ucapnya.

Menurutnya, perundungan yang selama ini didapatkannya karena sebutan petugas partai karena ada yang tidak mengerti soal sistem politik dan substansi partai politik.

"(Kalau partai tak boleh menugaskan kader) Untuk apa ada partai dong? Ya sudah saja (bikin saja sistem) kita satu arah, semua sama, enggak boleh ada kader (partai), (sehingga) enggak boleh ada petugas (partai). Jadi ada (dibuat) aturan pemerintah RI mesti begini," pungkasnya.